BATAMTODAY.COM, Jakarta - Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai pengintegrasian kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sangat menarik bagi investor asing.
Namun, pemerintah hendaknya menyelesaikan tata kelola pengintegrasian FTZ BBK terlih dahulu, agar 'tidak ada matahari kembar' seperti yang terjadi di Batam, yakni antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Batam, Bintan, Karimun itu sangat menarik untuk investor asing akan menjadi kawasan industri, meski Bintan baru kawasan pariwisata. Tapi di Batam dan Karimun sudah ada industrinya," kata Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef, di Jakarta, Jumat (22/4/2021).
Indef, kata Enny, menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang didukung Menteri Perekonomian Airlangga Hartato dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2021 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yang merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan investor.
"Memang belum bisa dikatakan berhasil, tapi inilah salah satu allternatif darii upaya pemerintah uaya agar sesuai kebutuhan investor. Pengintegrasian tata kelola BBK menurut saya bagus, tapi yang perlu dicari adalah bentuk kelembagaannya," ujar Enny.
Menurut dia, di dalam PP 41 Tahun 2021 bentuk kelembagan BBK ini seperti Dewan Kawasan. Namun, yang menjadi persoalan ini di BBK tersebut ada tiga kepala daerah, Wali kota Batam, Bupati Bintan dan Karimun, di samping ada kawasan ekonominya.
"Masa ex-officio digabung, dipimpin Wali Kota Batam, kan nggak mungkin. Makanya sekarang dicari celah pengintegrasian agar ada tata kelola baru lintas daerah, sehingga Batam tidak bisa mengklaim, Bintan dan Karimun juga demikian," katanya.
Tata kelola ini, lanjutnya, harus mengakomodasi kepentingan politik pemerintah dan daerah, serta kepentingan investasi. Sehingga peru ditemukan cara win-win solution dalam tata kelola pengintegrasian kawasan BBK.
"Kalau memang itu menjadi satu kawasan industri, bentuknya apakah seperti Dewan Kawasan seperti yang Dewan Kawassan sepertu di PP yang dibuat Pak Airlangga Hartarto atau yang lainnya, harus kepastian dulu kelembagaan, Ini akan dilihat investor," katanya.
Ia mengusulkan kelembagaan BBK dibentuk seperti Otorita Batam (OB) yang dibentuk oleh mantan Presiden BJ Habibie, yang secara khusus untuk mengurusi masalah investasi dan industrilisasi ketika pertama kali membentuk Batam.
"Tata kelola kelembagaan yang cocok adalah seperti Otorita Batam dulu. Jadi nanti dibentuk Otorita BBK karena kawasan industri di seluruh dunia model kelembagaannya terpisah untuk memberikan kepastian investasi," kata Direktur Eksekutif Indef ini.
Karena itu, Enny berharap agar pemerintah segera membentuk Otorita BBK agar kawasan tersebut segera dilirik oleh investor asing maupun dalam negeri. Sebab, BBK tersebut akan menjadi kawasan industri yang akan mengolah barang olahan untuk tujuan ekspor.
"Pak Habibie dulu membangun Batam untuk industrilisasi, karena tidak semua daerah percepatan pembangunannya berbeda, sehingga difaslitasi untuk mengirim bahan baku dan diolah di Batam untuk tujuan ekspor," katanya.
Kendati saat ini bahan baku untuk industri di Batam diperoleh dari impor, tetap saja bahan baku tersebut untuk produk olahan ekspor, tidak bisa keluar dari kawasan pabean Batam, karena akan dikenakan pajak, kecuali untuk tujuan ekspor.
Ia menilai pengintegrasian BBK ini, bertujuan untuk ekspor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Ekonomi Kepri selama ini tergantung Batam, ketika pertumbuhan Batam menurun, maka Kepri menurun karena share terbesar Kepri itu dari Batam. BBK ini tidak hanya untuk keperluan nasional, tapi juga untuk mengangkat Kepri agar tidak tergantung Batam terus," pungkasnya.
Editor: Surya
