BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad semakin optimis dengan kemajuan dunia usaha dan ekonomi di Kepri. Ansar pun akan ngotot untuk terus berjuang ke pusat dan menyampaikan berbagai kendala di Kepri agar segera dicari solusinya.
Gubernur Ansar juga mengaku akan menggunakan seluruh kekuatannya bersama Kadin, Apindo dan stakeholder lainnya agar dapat memaksimalkan penerapan KEK, untuk kemajuan ekonomi Kepri.
"Demi kedaulatan ekonomi daerah, kita harus berani maju dan optimis. Jika tanpa usaha, bagaimana durian itu akan runtuh dan jatuh," kata Gubernur saat memimpin rapat pembahasan terkait implementasi PP 41 Tahun 2021 di Provinsi Kepri, di aula lantai 5 Graha Kepri, Batam Center, Kota Batam, Jumat (2/4/2021) malam, seperti dikutip laman Humas Kepri.
Rapat itu dihadiri Ketua Kadin Provinsi Kepri Ahmad Ma'ruf Maulana, Ketua Apindo Provinsi Kepri Ir Cahya, perwakilan perusahaan di antaranya Santoni dari PT BAI, Hengky Suryawan dari PT BBS, Johanes Kennedy dari Panbil Group, perwakilan PT Satnusa, Citra Mas Group, Citra Buana Group dan Palindo.
Hadir juga Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Kadisperidag Burhanuddin, Karo Perekonomian Novianto, Karo Pembangunan Aries Fhariandi, dan Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan.
Gubernur Ansar mengatakan, implementasi PP 41 tahun 2021 harus segera direalisasikan, dan dilakukan pembahasan tentang hambatan serta mencari solusi terbaik untuk dibahas bersama kementerian terkait.
Rencananya, pada 6 April ini, akan ada sosialisasi lanjutan dari kementerian terkait tentang implementasi PP 41 tahun 2021. Gubernur Ansar mengajak seluruh stakeholder yang terkait untuk hadir bersama dan menyamakan persepsi akan fasilitas yang didapat.
Dalam pertemuan itu, memang disatukan persepsi dalam menentukan formula serta dasar-dasar acuan sehingga tidak memberatkan pengusaha dan merasakan kemudahan dari fasilitas KEK sehingga investasi terus meningkat.
Gubernur Ansar memberi contoh yang dihadapi saat ini, yakni UMKM yang memproduksi makanan dikenakan kewajiban 17 persen. Hal ini harus dibahas dan dicarikan solusi agar ada kemudahan dari Pemerintah Pusat sehingga UMKM dapat terus berkembang dan berjalan.
"Bentuk tim kecil bersama pengusaha dan pemangku kepentingan agar yang memahami aturannya bisa merumuskan formula tersebut untuk disampaikan kepada Menko Perekonomian dan Menko Marves. Permasalahan skala prioritas akan menjadi tujuan utama dalam pembahasan dengan pemerintah pusat," kata Gubernur Ansar.
Ansar pun memberikan contoh lain yakni tentang sulitnya bersaing dengan negara tetangga karena faktor tarif sewa kontainer, jasa pelabuhan dan jasa pengiriman terdapat selisih yang cukup lumayan. Kondisi ini menyebabkan mereka lebih banyak beralih ke negara tetangga.
"Dasar yang kuat dan menyamakan persepsi menjadi modal ketika kita berdiskusi dengan Pemerintah Pusat akan kendala-kendala yang dihadapi," kata Gubernur Ansar yang memang diminta langsung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk memantau berbagai kegiatan investasi agar terus tumbuh dan berkembang serta mengawasinya, membantu mencari solusi ketika ada permasalahan dihadapi.
Ansar menambahkan, pihaknya selalu mendorong kemitraan di antara pengusaha besar dan pelaku UMKM/pengusaha kecil agar selalu bersinergi dalam meraih keuntungan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak kesejahteraan ini.
Dia meminta semua pihak untuk optimis dan yakin akan kebersamaan dalam menghadapi setiap permasalahan karena selalu ada solusi terbaik. "Berusaha belum tentu berhasil, sementara dengan diam tidak aka menghasilkan apa-apa," kata Ansar.
Sementara Ketua Kadin Kepri, Ahmad Ma'ruf mengatakan, intinya adalah bagaimana pelaksanaan implementasi PP 41 bisa dirasakan oleh pengusaha. Sehingga memberikan dampak positif dalam pergerakan loncatan-loncatan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Soal tim kecil, Ma'ruf mengatakan, akan langsung bekerja sehingga permasalahan bisa segera diselesaikan dan diurai satu persatu. Menurutnya, integrasi BBK menjadi harapan para pengusaha dalam berkreasi ekonomi dan kedepan tidak adalagi hambatan-hambatan.
"Banyak permasalahan yang dihadapi, tetapi kita harus menyatukan persepsi agar PP 41 bisa terlaksana di tahun ini," harap Ma'ruf.
Editor: Gokli
