BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun secara mendadak menemui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (21/6/2017).
Pertemuan dilakukan tertutup bertempat di ruang kerja Ketua DPD RI lantai 9 Gedung Nusantara III. Pertemuan berlangsung selama satu jam dari pukul 14.00-15.00 WIB.
Pertemuan antara Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPD RI Oesman Sapta kemudian dilanjutkan di Jalan Karangasem, Kuningan, Jakarta Selatan di kediaman pribadi OSO usai berbuka puasa.
Ketua DPD RI itu meminta agar Nurdin hadir dalam acara berbuka bersama antara OSO dan keluarga dengan 1.000 anak yatim, sambil melanjutkan pertemuan sebelumnya di Gedung DPR/MPR/DPD.
Pertemuan dilanjutkan di Jalan Karangasem, Kuningan, Jakarta Selatan, karena OSO harus menghadiri acara Peringatan Haul Bung Karno ke-47 yang dihadiri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan para pimpinan lembaga tinggi negara bertempat di Gedung DPR/MPR/DPD.
Dalam pertemuan di ruang kerja Ketua DPD RI itu, Nurdin melaporkan mengenai kondisi perekonomian Batam yang makin memprihatinkan dari waktu ke waktu, yang menyebabkan investasi menurun drastis.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta Ketua DPD RI Oesman Sapta agar menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto Reksodipoetro dari jabatannya dan menggantinya dengan pimpinan yang baru.
"Kondisi Batam makin memprihatinkan, investasi menurun. Kita minta bantuan Ketua DPD RI agar ekonomi Batam pulih cepat dan investasi meningkat," kata Nurdin di Jakarta, Rabu (21/6/2017).
Menurut Nurdin, DPD RI memiliki peran penting bagi daerah dan tempat bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi agar ditindaklanjuti pemerintah pusat. Disamping itu, secara pribadi Ketua DPD Oesman Sapta memiliki kedekatan dan komunikasi yang baik dengan Presiden Jokowi.
"Kalau daerah ada masalah itu datangnya ke DPD, karena DPD perwakilan dari daerah. Dan beliau akan menyampaikan ke Presiden agar segara mengganti Kepala BP Batam dan memulihkan perekonomian Batam," ungkapnya.
Selain akan menyampaikan ke Presiden Jokowi secara langsung mengenai kondisi terkini perekonomian Batam, kata Nurdin, DPD juga akan memanggil Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Darmin Nasution yang juga merupakan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB).
"DPD akan memanggil Menko Perekonomian membahas secara khusus mengenai BP Batam dan investasi di Batam," katanya.
Nurdin menilai sebagai Ketua Dewan Kawasan KPBPBB, Darmin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan perekonomian Batam. Karena itu, jika ada usulan pengalihan koordinasi BP Batam dari Kementerian bidang Perekonomian ke Kementerian bidang Kemaritiman, ia menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Pusat.
"Apapun kebijakan pemerintah untuk Batam kita ikuti. Sebab, selama dibawah koordinasi Menko Perekomian, ekonomi Batam terabaikan. Kalau ada usulan, BP dibawah Menko Kemaritiman, apapun kebijakannya, kita mengikuti kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan ekonomi Batam," katanya.
Nurdin menegaskan, BP Batam dibawah kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro, ekonomi Batam Batam terus mengalami kemunduran.
"Jangankan menarik investasi baru, investasi lama saja hengkang. Hatanto tidak bisa mempertahankan investasi yang ada, apalagi mendatangkan investasi yang baru," tegas Gubernur Kepri ini.
Selaku anggota Dewan Kawasan KPBPBB, Nurdin mengaku tidak pernah diajak koordinasi oleh Hatanto Reksodipoetro selaku Kepala BP Batam.
"Ini yang kita sesalkan, saya tak pernah diajak bicara oleh BP Batam. Bahkan Walikota Batam juga tidak diajak bicara. Makanya kalau mau menyelematkan perekonomian Batam, Kepala BP Batam harus diganti," katanya.
Namun, Nurdin menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah mengenai pengganti Hatanto Reksodipoetro sebagai Kepala BP Batam.
"Kita serahkan ke pemerintah siapa penggantinya, saya tidak bisa mencampuri atau mengintervensi. Kita minta Kepala BP Batam yang baru bisa membuat kebijakan yang bisa menarik investasi. Kebijakan BP sekarang banyak yang ditinjau ulang, karena membuat investor kabur," katanya.
Selain membahas secara khusus masalah perekonomian Batam, pertemuan antara Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta juga membahas peningkatan investasi di Kepri dan kendalanya seperti masalah kelistrikan.
"Jadi agar di Kepri tumbuh kita usulkan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Rempang-Galang dipercepatkan. Demikian pula KEK di Bintan dan Karimun diefektifkan. Sementara untuk Lingga, Natuna dan Anambas kita usulkan sebagai KEK pariwisata," katanya.
Editor: Surya
