BATAMTODAY.COM, Batam - Penyerapan APBD 2021 Provinsi Kepri masih tersendat-sendat. Bahkan, sampai hari ini baru terserap 7% atau sekitar Rp 280 milyar saja. Padahal, catur wulan 1 atau 3 bulan pertama tahun 2021 sudah berlalu.

Persoalan utama lambannya penyerapan anggaran ini, sepertinya masih ada kebingungan. Pasalnya, ada arahan kepada OPD-OPD Pemerintah Provinsi Kepri, bahwa akan ada rasionalisasi anggaran pada OPD.

Kondisi inilah yang menjadi keprihatinan anggota DPRD Kepri, Wirya Putra Sar Silalahi yang disampaikan kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (20/4/2021).

"Sehingga banyak OPD yang memutuskan untuk 'wait and see, dan pada akhirnya kegiatan-kegiatan OPD mandeg alias tidak ada yang jalan," ujar Wirya Sar Silalahi.

Bila benar adanya, lanjut Wirya, ini sangat disayangkan. Karena selain menghambat roda perekonomian Kepri, ada ratusan milyar rupiah dana yang belum cair di masyarakat.

"Ini juga termasuk katagori pelanggaran konstitusi yang serius, karena Pemrov Kepri merubah apa yang sudah ditetapkan bersama oleh Pemprov dan DPRD Kepri dan telah disahkan oleh Kemendagri berupa Perda APBD Kepri tahun 2021, tanpa sepengetahuan DPRD Kepri," tegas anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Nasdem itu lagi.

Jika kondisi ini tidak kunjung segera diperbaiki, DPRD Provinsi Kepri bisa mengambil langkah menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur Kepri untuk meminta keterangan masalah ini.

Editor: Dardani