BATAMTODAY.COM, Batam - Masyarakat dan mahasiswa Kota Batam ramai membicarakan agenda Wali Kota Batam yang juga Ex Officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi, yang akan mencanangkan Hari Bersepeda Kota Batam pada Senin (20/1/2020) besok.
Riuhnya pembicaraan masyarakat terkait agenda yang dicanangkan Rudi pada Senin (20/1/2020) pagi pukul 06.00 WiB, dengan titik kumpul berada di Dataran Engkau Putri, lebih pada kebijakan pelibatan PNS, PHL, dan pelayanan publik akan terbatas serta pemborosan anggaran.
Apalagi pencanangan Hari Bersepeda Kota Batam tersebut mewajibkan seluruh PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemko Batam untuk datang mengikuti acara. Menariknya dari kebijakan tersehut, ada surat perintah tugas (SPT) untuk PNS.
SPT untuk ikut serta bersepeda ini memiliki anggaran untuk PNS yang tercantum di dalamnya yang dibayar oleh negara.
Pesan berantai yang mejadi viral di media sosial, khususnya WhatsApp, juga berbunyi "Bagi yang tidak mengikuti kegiatan bersepeda (krn alasan kesehatan dll ), tetap hadir dengan berpakaian olah raga. Dikecualikan bagi unit2 pelayanan, utk tetap melakukan tugas2 pelayanan sebagaimana biasanya."
Untuk mempersiapkan kelancaran rencana dalam agenda BP Batam ini, ratusan sepeda dari berbagai merek dengan perkiraan taksiran satu unitnya di atas Rp 1 juta sudah bersandar di lantai satu Kantor Wali Kota Batam.
Kegiatan ini pun mendapat penolakan dari masyarakat Batam melalui Forum Masyarakat dan Mahasiswa Kota Batam, yang akan melakukan aksi menyuarakan penolakan. Aksi ersebut akan dilaksanakan di depan Gedung Pemko Batam bertepatan pada pelaksanaan Batam Goes 2020.
"Kami dari Forum Masyarakat dan Mahasiswa Kota Batam akan melaksanakan aksi spontan menolak kegiatan tersebut," ujar Edo Andreas, Kordum Forum Masyarakat dan Mahasiswa Kota Batam dalam pesannya, Minggu (19/1/2020) malam.
Poin-poin yang akan disuarakan dalam aksi tersebut, antara lain meminta Mendagri menghentikan kegiatan Batam Gowes 2020 di hari kerja, karena merugikan negara dengan meliburkan ribuan ASN serta akan melumpuhkan pelayanan masyarakat.
Juga Meminta institusi TNI/Polri tidak hadir dalam kegiatan Batam Gowes 2020, dikarenakan TNI/Polri selaku penegak hukum seharusnya menindak kesalahan kebijakan Pemerintah Kota Batam meliburkan ASN.
Forum Masyarakat dan Mahasiswa Kota Batam juga meminta aparat penegak hukum memeriksa Wali Kota Batam terkait pembelian ribuan sepeda dan kostum untuk kegiatan Batam Gowes 2020, karena rawan indikasi korupsi anggaran APBD Kota Batam.
Editor: Surya
