BATAMTODAY.COM, Batam - Sistem Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dan Pemilihan Presiden (Capres) RI di Malaysia dinilai amburadul dan tidak jelas. Jadwal pendistribusian surat suara ke kilang-kilang yang semula dijadwalkan tanggal 10-12 April, ternyata sudah didistribusikan tanggal 8 April dan terkesan diam-diam.
Demikian ungkap Ketua Sekber (Sekretariat Bersama) Satgas (Satuan Tugas) Malaysia, Adi Pasaribu didampingi Bendahara PADI (Prabowo-Sandi) Satu Hati Malaysia, Parlaungan.
"Kami kecolongan dua hari, karena PPLN Kuala Lumpur sudah mengedarkan surat suara di luar jadwal yang kami terima, sehingga kami tidak bisa memonitor pergerakan pengiriman surat suara di sini," ungkap Adi Pasaribu kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (9/4/2019).
Ditambahkan Adi Pasaribu, pihaknya mendeteksi sejumlah kenjanggalan dari kinerja PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Malaysia. Diantaranya, tempat pencoblosan yang tidak jelas alamatnya. "Contohnya, di brosur disebut Shah Alam, tapi tidak jelas di mana. "Ini kan membingungkan para calon pemmilih," papar Adi Pasaribu lagi.
Percepatan pendistribusian surat suara tanpa diketahui oleh para relawan itu, ungkap Bendahara PADI (Prabowo-Sandi) Satu Hati Malaysia, Perlaungan, sangat disayangkan dan mengundang kecurigaan akan adanya potensi kecurangan. Apalagi, jumlah suara pemilih di Malaysia tahun ini sebanyak 1,1 juta, angka ini lebih dari total surat suara untuk WNI di seluruh dunia.
"PPLN melakukan pengiriman undi pos dari KBRI ke Kantor Pos hanya yang pertama kali saja yang disaksikan oleh ketua-ketua partai koalisi, berikutnya tidak diketahui oleh semua para ketua partai koalisi di Malaysia," ujar Perlaungan.
Kemudian, lanjutnya, PPLN melakukan pengiriman undi Pos tidak sekaligus, tetapi berperingkat atau berjenjang. Yaitu, undi pos yang akan diedarkan hanya sebanyak 300.000 pengundi. "Dan kembalinya kertas undi ke gudang KPU di Malaysia terlalu lama, sekitar dua mingguan," ungkapnya.
Yang juga menjadi kecurigaan kami, tambah Perlaungan, para relawan ini adalah, para petugas KPU, PPLN, PPS, KPPS dan saksi kebanyakan diambil dari kroni staf KBRI atau orang-orang yang dekat dengan KBRI.
BATAMTODAY.COM, mengkonfirmasi mengenai karut marut pelaksanaan pemungutan suara WNI di Malaysia itu kepada Duta Besar (Dubes) RI di Malaysia yang juga bos Maskapai Lion Air, Rusdi Kirana dan diberi nomor kontak PPLN Kuala Lumpur. "Bisa whatapp langsung kebagian PPLN Kuala Lumpur di +60176450129," ujarnya.
Sayangnya, saat BATAMTODAY.COM menyampaikan pertanyaan konfirmasi ke PPLN Kuala Lumpur pada hari Selasa, 9 April 2019, pukul 20.53 WIB, tidak direspon. Hingga berita ini diunggah, PPLN Kuala Lumpur belum memberikan klarifikasi.
Termasuk, klarifikasi mengenai penyebaran brosur Caleg Partai Nasdem yang juga anak Dubes Rusdi Kirana, David Kirana, yang diedarkan di sekolah-sekolah Indonesia di Malaysia.
Editor: Dardani
