BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sistim Penerimaan Peserta Dididik Baru (PPBD) di Kepri, telah membuat masyarakat was-was dan susah. Sejumlah keluhan warga, atas penerimaan siswa baru yang diterapkan pemerintah hingga saat masih banyak diterima Posko Pengaduaan PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
Hal itu telihat seperti yang dilaporkan sejumlah orangtua calon siswa baru di Posko Pengaduaan PPDB dan disaksikan langsung Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Selasa (11/7/2018).
Salah seorang orangtua dari murid bernama Brian Daniel, siswa SMPN 5 Tanjungpinang mengatakan, kendati pihaknya telah melakukan pendaftara melalui sistem online, untuk masuk ke SMA 1, 2 dan 4 Tanjungpinang, namun ternyata tidak bisa karena didata online kuota sudah penuh.
"Padahal anak kami cukup berprestasi di sekolah, kenapa teman-temannya masuk tetapi dia tidak," keluh ibu dari Brian.
Hal yang sama juga dikatakan orangtua dari Calvin Rahardian, siswa SMPN 4 Tanjungpinang, di depan Gubernur Kepri, orangtua siswa ini mengatakan, amburadulnya sistim PPDB siswa SMA di Kepri sangat disesalkan yang mengakibatakan anaknya tidak lagi bisa mendaftar ke SMAN 1 dan 2 padahal selama belajar di sekolah prestasi yang diraih adalah selalu juara kelas.
"Sekarang dia tertekan dan sedih Pak Gubernur karena tidak bisa masuk SMA 1 atau 2," kata ayah dari Calvin tersebut.
Dari pihak posko pengaduan sendiri menyarankan untuk sementara mendaftar dulu ke kuota SMA yang masih kosong seperti SMAN 3 dan 5. Sementara pihaknya akan meninjau langsung permasalaahan yang terjadi di lapangan.
Atas keluahan orangtua siswa tersebut, Gubernur Nurdin Basirun mengatakan, agar orangtua siswa itu tetap bersabar, karna pihak pengawas akan berusaha mencarikan solusi.
"Untuk sementara, tolong daftarkan anaknya dulu ke sekolah lain, jangan sampai pendaftaran ditutup tetapi tidak bisa sekolah karena terlambat," imbau Nurdin.
Koordinator pengaduan, Syamsul mengatakan, pihaknya terus memantu perkembangan sejumlah keluhan pendaftaran yang terjadi baik yang berada di dalam situs online juga keadaan di lapangan.
"Semua pengaduan yang masuk kita akan disusun dan tinjau langsung ke sekolah apakah data online sesuai dengan keadaan di lapangan," kata Syamsul.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Muhammad Dali juga menengaskan akan ikut memantau keadaan yang terjadi, jangan sampai hingga tutupnya batas waktu pendaftaran ternyata ada anak yang tidak bersekolah karena tidak terdaftar di sekolah yang tersedia.
"Kita terus pantau, ke depan kita akan tingkatkan kinerja agar pengaduan yang masuk dapat berangsur berkurang," ujar Dali.
Editor: Gokli
