BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Pers menggandeng Stisipol Raja Haji Tanjungpinang menggelar FGD (Focus Group Discussion) "Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepri". Acara yang menghadirkan sejumlah informan ahli itu digelar di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (7/8/2017).
Dari Dewan Pers hadir Winarto yang sehari-hari bertugas di Komisi Penelitian dan Chelsia dari Komisi Hukum Dewan Pers. Sedangkan dari Stisipol Tanjungpinang hadir Zamzami A Karim sebagai koordinator kegiatan tersebut.
Mengawali paparannya, Chelsi mengatakan, berangkat dari riset dan ranking yang dilakukan oleh lembaga riset jurnalistik Sanfrontie di Perancis dan Freedom House di Amerika, posisi Indonesia pada tahun 2017 ini ditempatkan di urutan 128 dari 190 negara di dunia.
"Inilah beberapa hal yang menjadi alasan, kenapa dewan pers melakukan survey indeks kemerdekaan pers," ujar Chelse.
Yang menyedihkan, posisi Indonesia berada di bawah negara yang baru merdeka, yaitu Timor Leste. Alasan ranking inilah, tambah Chalse, perlu ada survey kemerdekaan pers di dalam negara kita.
Diantara komponen yang dianggap penting oleh Sanfrontie dan Freedom House adalah kekerasan wartawan dan runtutannya pada sistem peradilan yang berlangsung, liputan yang seharusnya mengikuti kode etik jurnalistik, serta independen wartawan dalam bekerja.
"Inilah beberapa hal yang menjadi alasan, kenapa dewan pers melakukan survey indeks kemerdekaan pers," tegas Chelse.
Sejumlah pihak dari berbagai kalangan menjadi informah ahli dalam FGD ini, diantaranya Den Yelta, Ridarman Bay, Hartam dari Kejaksaan, dari kalangan akademisi ada Rumbadi Dalle, Wakil Dekan Hukum Unrika Batam, serta dari kalangan pers. Diantaranya, Sekretaris PWI Kepri yang juga Pemred BATAMTODAY.COM, Saibansah Dardani.
"Sebelumnya, yang menjadi informan ahli hanya dari Jakarta, tapi sejak 2 tahun ini, Kepri masuk," tutup Chelse.
Editor: Gokli