BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Pengelolaan keuangan di Kabupaten Lingga terancam kacau lagi. Sepuluh hari menjelang lengsernya bupati, kebijakan umum anggaran - plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2015 belum juga selesai dibahas.

Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada pembahasan APBD 2016 yang seharusnya diselesaikan oleh bupati yang saat ini masih mennjabat, mengingat pelaksana tugas Bupati Lingga tak berwenang mengambil kebijakan mengenai hal ini.

Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Muhammad Nizar, yang sebentar lagi juga akan meninggalkan jabatannya karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mengatakan, dokumen KUA PPAS APBD Perubahan tersebut belum diserahkan eksekutif ke DPRD Lingga. Karena itulah tidak dapat dibahas.

Kendati demikian, dirinya sudah menyurati bupati agar pihak eksekutif segera mengirimkan dokumen KUA PPAS tersebut. "Kita minta minggu pertama bulan ini. Saya sudah sampaikan melalui lisan maupun secara surat resmi," katanya, Sabtu (1/8/2015).

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga, Muhammad Ishak, mengatakan, dokumen KUA-PPAS sedang disusun. Dia beralasan, keterlambatan penyerahan dokumen tersebut ke DPRD karena ada permasalahan dalam penyusunan anggaran keluar dan anggaran masuk.

"Ini juga akibat adanya defisit yang mengakibatkan kita harus membayar utang di tahun 2014 lalu. Tapi akan kita upayakan secepat mungkin selesai sesuai dengan permintaan legislatif," kata Ishak.

Ishak menambahkan, meskipun KUA PPAS APBD Perubahan belum selesai, namun penyusunan dokumen anggaran APBD tahun 2016 sudah dirampungkan dan sudah dikirimkan ke DPRD Lingga. Sehingga pembahasan di DPRD bisa dapat diselesaikan secepat mungkin. (*)

Editor: Roelan