BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah pusat hingga kini belum mengeluarkan izin kuota impor beras untuk daerah bukan pertanian, sepeti Batam yang juga dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia.
Kondisi itu mengakibatkan setiap beras impor yang masuk tetap berstatus ilegal. Padahal, bisa dikatakan sehari-hari masyarakat banyak mengonsumsi beras luar yang sudah menyebar di setiap kios-kios di Batam.
Kepala Bea dan Cukai Batam, Noegroho, beberapa waktu lalu mengatakan, tidak adanya kuota impor tersebut membuat pihaknya akan selalu menindak beras impor yang masuk ke Batam.
"Kami memang mengharapkan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan kuota impor. Hal itu akan mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat di Batam. Jika tidak ada, beras yang masuk akan tetap menjadi ilegal," kata Noegroho, saat penyerahan beras hasil penindakan ke Bulog Batam beberrapa waktu lalu.
Sementara Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Parogi Pangaribuan, mengakui bahwa pemerintah sampai sekarang belum mengeluarkan kebijakan beras impor. Namun ia akan berkoordinasi kembali mencari solusi untuk Batam yang dekat dengan negara tetangga.
"Daerah yang bukan pertanian bukan Batam sendiri. Tapi memang kondisinya berbeda dengan daerah lain. Alasan kebijakan impor beras belum dikeluarkan karena stok beras lokal masih memadai," kata Parogi.
Dijelaskan Parogi, stok beras lokal saat ini masih dinamis. Tercatat, setiap harinya terdapat stok beras sekitar 1,5 juta ton di seluruh Indonesia. "Intinya kita akan mencoba membahas hal ini di kemeterian khusus untuk Batam," pungkasnya.
Editor: Dodo
