BATAMTODAY.COM, Batam - Ratusan buruh PT Philips yang terletak di kawasan Panbil B1 Lot 1-6, B2A lot 12-17 dan B3 lot 21-24 Mukakuning, Seibeduk melakukan aksi mogok kerja di pinggir jalan atau tepatnya di depan pintu masuk utama kawasan industri itu, Jumat (19/6/2015), setelah diusir paksa dari dalam perusahaan.
Pantauan di lokasi, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) didominasi kaum wanita itu memenuhi sisi kiri dan kanan jalan yang berada di depan pintu masuk utama kawasan panbil tersebut. Namun, aksi mogok kerja tersebut sama sekali tidak mengganggu arus lalu lintas dari arah Batuaji ke Batam Center maupun sebaliknya.
"Teman-teman, kita berdiri di sini ingin melihat bagaimana hati DPRD kita. Mana DPRD kita mana? Ada apa ini, jangan sampai ada dusta diantara kita. Ada apa di balik semua ini. Hanya Tuhan yang tahu," ujar salah satu buruh saat melakukan orasi dengan memegang spanduk yang bertuliskan "Wujudkan Negara Kesejahteraan".
Mulidanda, ketua PUK FSPMI PT Phlilips mengatakan aksi mogok kerja di jalanan tersebut dilakukan lantaran selama melakukan aksi di dalam perusahaan sering diintimidasi oleh pihak manajemen.
"Kami diusir, ditarik sana sini. Kami punya hati bang. Gimana dengan kami, nasib kami. Lagian selama melakukan aksi mogok kerja tak ada anarkis bang. Kami hanya menginginkan hak-hak kami kembali," ujar Mulidanda.
Lanjut Mulidanda aksi mogok kerja tersebut berlangsung sejak tanggal 3 Juni 2015 lalu. Namun, hingga saat ini tuntutan mareka tidak sama sekali dipedulikan oleh perusahaaan.
"Hampir sebulan aksi ini. Namun, tak sama sekali dipedulikan mereka (pihak perusahaan). Semua rekan-rekan yang ikut aksi ini merupakan wujud solidaritas terhadap teman-teman pengurus yang di PHK sepihak. Yang di-PHK itu sebanyak 16 buruh. Sampai masih nihil," jelasnya.
Dia juga meminta kepada pihak pemerintah atau istansi terkait harus netral dalam menanggapi permasalahan tersebut. "Mediasi terus-terusan, tapi tidak ada penyelesaian. Sepertinya ada sesuatu antara perusahaan dengan pemerintah atau istansi terkait yang menangangi persoalan kami ini. Jadi kami hanya berharap, bekerja lah sesuai aturan-aturan atau perundangan yang berlaku," harapnya.
Editor: Dodo
