BATAMTODAY.COM, Batam - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kembali mengajuakan bea gerbang PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) ke DPRD Batam yang sebelumnya menolak untuk merealisasikannya.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono mengatakan bahwa DKP Batam dan Bappenas sudah memamaparkan tentang bea gerbang PLTSa kepada pimpinan dan para anggota komisinya pada Senin kemarin.

"Dan sesuai instruksi yang diberikan oleh ketua DPRD Batam bahwa kita perlu mempelajari lebih lanjut untuk bisa menyetujuinya," kata Djoko, Selasa (14/4/2015).

Menurutnya, pada prinsipnya DPRD setuju akan tetapi hal ini perlu pembahasan yang intensif mengingat keterbatasan APBD yang akan mengcover sekitar 15 persen, jika bea gerbang tersebut disetujui oleh DPRD Batam dan yang akan berjalan selama 25 tahun kedepan.

Saat ini katanya DPRD Batam sudah menggelontorkan dana Rp 98 miliar untuk DKP per tahunnya dan nantinya jika dengan adanya PLTSa ini estimasinya Pemko merencanakan bahwa per ton sampahnya seharga Rp 300 ribu.

"Maka per tahun biaya tambahan yang dikeluarkan untuk DKP sekitar Rp 85 miliar lagi, artinya Komisi III memang harus hati-hati untuk memutuskannya," kata Djoko.

Menurutnya rencana tersebut memang sangat bagus untuk jangka panjang namun untuk saat ini katanya lebih fokus pada pembangunan seperti perbaikan jalan, lampu penerangan, saluran air dan jembatan sehingga hal ini lebih diprioritaskan dibanding bea gerbang PLTSa tersebut.

Dan rencanannya Komisi III akan studi banding terlebih dahulu di daerah yang sudah berhasil menggunakan bea gerbang PLTSa untuk melihat bukti nyatanya, karena yang dijelaskan Bappenas tidak memaparkan akibat yang akan ditimbulkan nantinya.

"Kita perlu studi banding terlebih dahulu untuk bisa menelaah persoaalan ini, dan setelah studi banding tersebut mengkin baru bisa kita bicarakan lebih lanjut," kata Djoko.

Editor: Dodo