BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Dengan adanya pengusulan revisi SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang hutan lindung di Kepulauan Riau, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lingga mendorong pemerintahan desa untuk mengajukan status hutan desa dan tanah ulayat untuk dijadikan sumber perekonomian masyararat desa yang legal.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lingga, Rusli Ismail, mengatakan, selama ini pengelolaan kawasan hutan di Lingga belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini karena terkendala dengan peraturan sehingga hutan di Lingga kebanyakan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

"Kita di Lingga belum pernah ada hutan desa dan tanah ulayat. Dengan revisi ini kita harapkan masyarakat desa dapat mengusulkan ke pemerintah, sehingga manfaatnya nanti dapat dirasakan oleh masyarakat desa," kata Rusli kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (1/4/15).

Dia menyebut, potensi hutan yang dimiliki saat ini sangat baik. Sehingga bagi masyarakat di desa-desa pesisir yang memiliki banyak wilayah hutan bakau (mangrove) maupun hutan lainnya yang berfungsi sebagai penyangga air laut dan penyaringan air agar tidak terjadi abrasi, juga dapat digunakan untuk peerluan lain selama hal tersebut tidak merusak potensi alam yang ada. Pengelolaanya juga langsung dilakukan oleh kelompok masyarakat desa.

"Pemanfaatan tersebut tidak saja kita fokuskan pada peningkatan ekonomi semata, namun kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Sehingga keseimbangan tersebut perlu dilakukan dan tugas dinas di sini adalah melakukan pengawasan," terangnya.

"Contoh pemanfaatan hutan mangrove melalui HTR (hutan tanaman rakyat) yang dikelola oleh masyarakat melalui dapur arang kita di Lingga. Saat ini sudah menyumbangkan sedikitnya Rp2 miliar per tahun dari hasil ini," imbuh Rusli. (*)

Editor: Roelan