BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah akan mempercepat pembangunan 187 kecamatan di daerah perbatasan. Pembangunan daerah perbatasan yang semula ditangani 27 kementerian dan lembaga dengan anggaran Rp16,04 triliun, akan dirampingkan paling banyak oleh empat kementerian.

"Arahan Presiden mempercepat proses pembangunan infrastruktur, termasuk perhubungan dan sebagainya," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Rabu (17/12/2014).

Tjahjo menjelaskan, Presiden tela meminta agar dilakukan percepatan proses pembangunan infrastruktur, termasuk perhubungan dan sebagainya. Karena itu menurutnya, yang paling penting saat ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, termasuk di dalamnya Kementerian Kominfo.

Terkait dengan percepatan pembangunan tersebut, Tjahjo mengatakan bahwa Presiden juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengecilkan tingkat koordinasi yang selama tidak efektif sehingga menyebabkan tidak optimalnya penggunaan alokasi anggaran untuk daerah perbatasan.

"Sekarang ini Kemendagri kan membawahi untuk itu (daerah perbatasan) di 21 instansi. Kan nggak efektif," kata Tjahjo.

Sebelumnya Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menilai, penanganan daerah-daerah perbatasan selama ini masih jauh dari optimal. Akibatnya, tidak hanya perekonomian di wilayah-wilayah itu yang tidak bergerak, tetapi juga tingkat kesejahteraan penduduknya masih kurang.

Padahal alokasi dana kawasan perbatasan Indonesia secara menyeluruh sangat besar yaitu mencapai Rp16,04 triliun dan koordinasi penanganannya dilakukan oleh 27 kementerian.

"Dengan keterlibatan 27 kementerian dan lembaga lain, yang tanpa koordinasi serta perencanaan baik, dana Rp16,04 triliun itu bukan hanya tidak jelas pemakaiannya, melainkan terdengar hasil-hasilnya pun tidak," kata Jokowi yang baru mengunjungi wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (16/12/2014).

Jokowi akan menyederhanya tanggung jawab kementerian dan koordinasi serta alokasi anggaran. "Dari 27 kementerian, kita akan bahas menjadi tiga atau empat kementerian yang fokus bertanggung jawab menanganinya," kata Jokowi. (*)

Editor: Roelan