BATAMTODAY.COM, Batam - Surat keputusan Gubernur Kepri soal penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2015 sebesar Rp2.685.302 belum sesuai dengan harapan buruh. Besok, Rabu (26/11/2014) aliansi serikat buruh di Batam akan melakukan aksi penolakan ke Kantor Wali Kota dan DPRD.

Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yoni Mulyo Widodo, menyampaikan, aksi penolakan surat keputusan Gubernur Kepri soal UMK diikuti sedikitnya 25.000 orang. Aksi tersebut, kata dia, akibat tidak diakomodirnya tuntutan buruh soal angka UMK.

"Gubernur Kepri harus mengubah surat keputusannya soal UMK Batam. Tuntutan buruh harus diakomodir," kata Yoni, Selasa (25/11/2014) sore.

Menurutanya, UMK Batam setidaknya bisa di atas UMK Surabaya sebesar Rp2,71 juta dan Kota Bekasi sebesar Rp2,9 juta. Selain itu, Gubernur juga harus menetapkan kenaikan upah kelompok dari nilai UMK sebesar 5 persen untuk Kelompok III, 10 persen untuk Kelompok II, dan 15 persen untuk Kelompok I. "Dalam aksi ini, semua serikat buruh dipastikan turun," tegasnya.

Setelah aksi tersebut, lanjut Yoni, pada tanggal 10 dan 11 Desember 2014, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) akan melakukan mogok nasional jili III.

Mogok nasional yang dilakukan secara serentak di seluruh daerah itu memperjuangkan kenaikan upah yang selama ini belum mampu membuat buruh sejahtera. Selain itu, dalam aksi mogok nasional sebagai perjuangan melawan outsourcing, perbaikan BPJS untuk seluruh rakayat, dan jaminan pensiun per Juli 2015. "Aksi mogok nasional ini juga sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM," jelas Yoni.

Editor: Dodo