ANCAMAN dari negara adidaya baru Asia, Tiongkok, semakin nyata. Apalagi, negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu terus meningkatkan aktivitasnya di Laut Cina Selatan. Khususnya, di kawasan laut yang dipersengketakan beberapa negara itu. Sudah pasti, hal itu akan meningkatkan ketegangan regional atas sengketa teritorial di kawasan tersebut. Permasalahan yang kecil saja dapat memicu ketegangan yang lebih besar dan menciptakan turbulensi di kawasan itu.

Itulah warning, peringatan yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal  Moeldoko. Peringatan itu tidak disampaikannya di Indonesia, tapi di Nanyang University Singapura, Rabu, 29 Oktober 2014 lalu. Warning sang jenderal itu mendapat liputan media internasional di Singapura dan menjadi topik diskusi televisi Singapura. Sudah pasti, warning ini juga mendapat perhatian serius dari pihak Tiongkok. 

Apalagi, sesungguhnya, warning Jenderal Moeldoko itu sudah pernah dibahas dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 22 di Brunei Darussalam pad 25 April 2013 lalu. Pertemuan itu menghasilkan, tiga point Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). Yaitu : Pertama. Kami menegaskan kembali komitmen bersama kami untuk mengimplementasikan DOC guna memastikan penyelesaian sengketa secara damai, sesui dengan prinsip yang diakui hukum internasional secara universal, termasuk Konvensi PBB 1982 yang mengatur tentang Hukum Perairan, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, serta meminta semua pihak menahan diri. 

Kedua. Para pemimpin ASEAN memerintahkan para menteri mereka untuk terus bekerja secara aktif dengan China dalam perjalanan ke depan untuk kesimpulan awal dari Kode Etik di Laut Cina Selatan atas dasar konsensus. Ketiga. Masing-masing pejabat menteri luar negeri negara anggota ASEAN telah ditugaskan oleh para pemimpin negara anggota ASEAN untuk terus bekerja secara efektif dengan Cina guna mencapai sebuah kesimpulan awal tentang DOC berdasarkan konsensus.

Dari tiga point hasil KTT ASEAN 22 dan warning Panglima TNI itu, cukup menegaskan bagaimana potensi ancaman yang bakal terjadi di Laut Cina Selatan. Mengingat lompatan kekuatan militer Tiongkok saat ini sudah jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Asia. Apalagi, dari segi kekuatan ekonominya. 

Bagi Indonesia, Jenderal Moeldoko menegaskan, tidak ada konflik dengan Tiongkok. Meskipun Beijing sempat mengklaim perairan di Kabupaten Natuna sebagai wilayahnya. Namun hal ini tidak sampai memicu ketegangan hubungan diplomatik antara Beijing dan Jakarta. Apalagi, secara politis, saat ini antara Beijing dan Jakarta memiliki "darah" yang sama. Beijing dan Jakarta, sama-sama dipimpin oleh pemimpin dengan bahasa ibu yang sama, Tiongkok! 

Ahok, plt Gubernur DKI Jakarta adalah simbol baru "kedekatan" hubungan antara Beijing dan Jakarta. Semoga, Jakarta di bawah kendali Ahok memberi ruang diplomasi yang lebih hangat antara kedua negara untuk meredakan bara di Laut Cina Selatan. Karena bara dari Selatan itu masih jauh dari padam. *