BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi III DPR yang membidangi hukum meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama-sama menyelesaikan bentrok antara anggota Brimob dan TNI di Batam, buntut penggrebekan gudang BBM jenis solar ilegal milik PT Abadi Bintang Sukses.
"Panglima TNI dan Kapolri harus bikin klarifikasi bersama, semacam persidangan etik bersama. Ada apa sebenarnya, sampai ada empat anggota TNI yang tertembak. Itu harus dijelaskan ke publik," kata Fahri Hamzah, Anggota Komisi III DPR dari PKS di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Menurutnya, dalam klarifikasi bersama tersebut, semua hal harus diungkap, termasuk ada dugaan backing dan setoran ke kelompok tertentu. Apabila terjadi tindak pidana, maka kedua lembaga pengamanan negara tersebut harus merelakan anggotanya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
"Jika ada pidana harus keduanya ya merelakan aparat yang terlibat diserahkan kepada proses penegakan hukum. Jika terkait polisi di suatu wilayah ditarik ke atas, kalau polres harus ditarik ke polda. Faktanya harus ditegakkan," ungkap Fahri.
Selain klarifikasi bersama, Fahri juga mengusulkan adanya sidang etik bersama antara TNI dan Polri untuk mengungkap aksi penembakan 4 anggota TNI. Sidang etik bersama ini, katanya, perlu dilakukan untuk menjaga wibawa dari kedua lembaga tersebut mengingat bentrok antara TNI dan Polri kali ini bukan baru pertama terjadi di wilayah NKRI.
"Bentrok TNI dan Polri di Batam ini, sebenarnya ini bukan kasus pertama, tapi ini sudah sering, pimpinan harus bersama-sama cari fakta yang benar agar kasus serupa tidak berulang-berulang terus terjadi," kata mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Editor: Surya
