BATAMTODAY.COM, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, Pemerintah tidak pernah menambah program bantuan sosial (bansos) berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menegaskan, penyaluran bansos adalah program rutin pemerintah dari tahun ke tahun.
"Tidak ada ekstra program yang kaitannya sama pemilu, tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun," kata Airlangga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Airlangga berbicara dalam forum itu sebagai pemberi keterangan yang dimintakan oleh majelis hakim MK. Adapun MK memanggil Airlangga dan tiga menteri lainnya karena penggugat mendalilkan bahwa Presiden Jokowi menyalahgunakan penyaluran bansos untuk pemenangan Prabowo-Gibran.
Airlangga menjelaskan, program bansos tambahan tahun 2023 dan 2024 terkait dengan fenomena El Nino. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam persidangan.
Dalam kesempatan itu, Airlangga turut merespons pertanyaan hakim konstitusi soal apakah Presiden Jokowi membahas isu pemilu dalam rapat-rapat program bansos. Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan, rapat-rapat bersama presiden selalu fokus sesuai tugas dan fungsi kementerian masing-masing.
Bentuk Evaluasi
Sementara itu,Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjawab ihwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap ikut membagikan bantuan sosial (bansos) ke sejumlah daerah.
Menurut Muhadjir, hal yang dilakukan Jokowi merupakan bentuk evaluasi terhadap program.
"Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau, saya sangat paham, karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau, ketika mendampingi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," ujar Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi, Jumat (5/4/2024).
Di samping itu, hadirnya Jokowi dalam pembagian bansos di sejumlah daerah juga merupakan bentuk simbolik. Sebab, tak mungkin Jokowi melakukan pembagian program perlindungan sosial itu ke seluruh daerah.
"Sekarang ini adalah tahun terakhir kepemimpinan beliau, beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak, karena itu sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos," ujar Muhadjir.
Lalu, ia pun menyinggung bahwa pembagian bansos secara simbolik tidak mungkin bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pernyataan tersebut langsung ditegur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo.
"Sekali lagi saya sampaikan, terlalu mustahil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik, membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense," ujar Muhadjir.
"Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu," tegur Suhartoyo terhadap pernyataan Muhadjir itu.
"Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemendagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau sektor ekonomi, kita tidak membahas terkait pemilu," ujar Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Selain Menko Perekonomian Airlangga dan Menko PMK Muhadjir Effendi, juga hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam sidang itu, Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kilogram untuk enam bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial.
Sri Mulyani mengatakan, hal itu dianggap sebagai bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan.
"Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos (perlindungan sosial)," kata Sri Mulyani.
apanas diberi anggaran Rp 10,2 triliun. Total bantuan pangan yang disampaikan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada September-November 2023. "Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas diperlukan review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan," ujar Sri Mulyani. Sementara itu, pada 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran Bapanas justru merosot 30 persen dibandingkan 2023. Badan tersebut hanya dianggarkan dana Rp 6,71 triliun pada 2024.
Sedangkan Mensos Tri Rismaharini, mengakui jarang turun gunung untuk memberikan bantuan.
"Mohon izin, saya tidak turun. Biasanya kalau saya turun itu biasanya ada dispute (sengketa)," kata dia.
Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu ada anak yatim di Sinjai yang rumahnya berada di pinggir jurang. Anak itu tinggal sendiri. Karenanya, ia mengaku harus turun tangan untuk merayu agar anak itu mau dibawa oleh Kemensos.
"Jadi saya datang untuk itu, itu lebih banyak seperti itu (untuk turun gunung)," kata dia.
Risma menambahkan, ada lagi kasus lain yang membuat dirinya harus turun gunung, yaitu anak kecil diperkosa ayah kandungnya. Sementara ibunya bingung dan meminta anaknya tak mengaku karena ketakutan tak bisa makan jika ayahnya ditangkap.
"Itu lah yang harus saya yakinkan kalau dia dijamin oleh negara. Supaya dia anaknya mau mengaku," kata dia.
Editor: Surya
