BATAMTODAY.CO, Jakarta - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pertemuan dengan lembaga think tank, membahas evaluasi dan kajian secara komprehensif pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pertemuan ini, berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri di Jakarta kemarin.
Pertemuan dipimpin oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si dan Staf Khusus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga. Hadir dari internal Kemendagri adalah Peneliti BPP, Sekretaris dan Kapala Pusat di BPP, Direktur FKDH dan DPRD Ditjen Otda, perwakilan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Tim Evaluasi Pilkada BPP.
Lembaga think tank dihadiri antara lain Dr. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), BE Satrio Peneliti Utama dan Nurul Fachiati dari Litbang Kompas, Khairunisa Agustyati Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fajar Nursahid Direktur Perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), dan Dr. Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Fatoni menuturkan, Kementerian Dalam Negeri mengajak kepada lembaga think tank untuk melakukan evaluasi Pilkada secara konperhensif dan obyektif, dengan metodologi yang valid, kuat dan akuntabel. Sehingga hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Dirinya mengimbau lembaga yang terlibat dapat berperan di berbagai aspek namun tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Kastorius Sinaga menambahkan, Kemendagri tidak ingin mencampuri muatan evaluasi pilkada yang dilaksanakan lembaga think tank. Kemendagri memberikan dukungan dan fasilitasi, agar kajian dan evaluasi bisa maksimal.
Kemendagri, lanjut Kastorius, menyerahkan kajian itu kepada masing-masing lembaga litbang. Secara fungsi, Kemendagri hanya berperan sebagai pendukung anggaran agar penelitian ini berlangsung maksimal.
Peneliti Utama Litbang Kompas, BE Satrio menyambut baik kerja sama tersebut. Litbang Kompas akan segera malakukan survei terhadap persepsi publik tentang pilkada. Survei dilakukan di 34 provinsi dan dimulai pada akhir Maret. Sehingga, paling lambat Bulan Mei sudah bisa diketahui hasilnya.
Direktur CSIS Philips J Vermonte, menyebutkan beberapa kondisi yang perlu dipersiapkan, jika orientasi dari kajian hendak membenahi regulasi.
Di sisi lain, katanya, secara substansi mengevaluasi Pilkada tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga perlu melihat berbagai faktor yang turut memengaruhi.
Karenanya, CSIS akan berusaha mengevaluasi jalannya Pilkada secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi maupun politik.
Secara keseluruhan, pertemuan tersebut berlangsung penuh dengan berbagai tanggapan. Baik dari Kemendagri maupun lembaga litbang yang hadir, keduanya menyampaikan argumen terkait langkah apa saja yang perlu dilakukan.
Selain itu, para lembaga litbang juga diimbau agar segera menyusun berbagai tahapan yang perlu dipenuhi, seperti mengajukan proposal penelitian.
Pada pertemuan antara Kemendagri dan lembaga think tank tersebut, setiap lembaga menyampaikan beragam isu ihwal Pilkada yang dinilai krusial untuk disoroti.
Editor: Surya
