BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Lagi-lagi kehadiran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri pada sidang paripurna mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPRD Kepri.
Betapa tidak, pada paripurna dengan agenda penyampaikan laporan akhir panitia khusus (pansus) DPRD Kepri terhadap hasil pembahasan Laporam Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK-RI) tentang laporan keuangan tahun anggaran 2018, Senin (17/6/2019) hanya dihadiri oleh 5 kepala OPD.
Tingkat kehadiran yang rendah tersebut lantas diinstrupsi oleh sejumlah anggota DPRD dalam paripurna tersebut.
Anggota fraksi Golkar, Asmin Patros dalam forum tersebut menyebutkan, dalam LHP BPK RI itu ada sejumlah catatan kepada beberapa OPD Pemprov Kepri mengenai penggunaan anggaran yang kurang benar. Oleh karena itu, seharusnya seluruh OPD wajib hadir dalam laporan mengenai LHP ini.
Namun, kenyataannya para kepala OPD inu malah tidak hadir dalam paripurna yang sangat penting ini.
"Terutama OPD yang mendapat catatan. Ini menunjukkan tidak ada kesungguhan para kepala Kepala OPD untuk memperbaikinya," tegasnya dalam forum resmi itu.
Selain itu, disampaikannya, rendahnya kehadiran Kepala OPD ini tidak hanya pada saat paripurna. Namun, juga ditunjukkan pada rapat pansus dan komisi.
Seharusnya, untuk membahas persoalan penting, rapat pansus atau pun komisi harus dihadiri para Kepala OPD.
"Kami pansus kemarin ada yang opd hadir namun ada pula yang hanya mengirimkan stafnya. Kami mohon keberatan ini dapat dimasukkan kedalam berita acara," ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan anggota frkasi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Dijelaskannya, rapat-rapat komisi yang dilaksanakan belakangan ini bisa dikatakan tidak maksimal. Hal itu dikarenakan banyak kepala OPD yang tidak hadir dengan alasan ikut Gubernur keluar daerah.
Menurutnya, kegiatan keluar daerah ini memang cukup bagus untuk menampung aspirasi masyarakat., Namun apakah perjalanan dinas keluar daerah itu benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.
"Betul-betul menyerap aspirasi masyarakat atau hanya kampanye. Ini harus diperjelas. Karena kalau kunjungan yang bagus itu harus langsung direalisasikan. Sekarang kita lihat keadaannya malah tidak sesuai," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengutarakan, persoalan ini sudah sangat sering disampaikan saat paripurna sebelumnya. Namun, protes serta catatan yang diberikan DPRD seolah tidak digubris oleh Pemprov Kepri.
Ia menegaskan, seharusnya rapat paripurna dihadiri paling tidak 80 persen kepala OPD. Agar, setiap keputusan yang diambil dapat diketahui bersama oleh instansi yang terkait.
"Ini seolah-olah apa yang kita kakukan disini sudah OK. Padahal ini sangat penting.
Politis PDI-Perjuangan ini menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan memberikan atensi terhadap persoalan ini.
"Karena sekdanya juga sepertinya tidak memberikan arahan kepada bawahannya," katanya.
Sebagaimana diketahui, paripurna laporan akhir pansus ini hanya dihadiri oleh lima kepala OPD. Yakni, Kepala Dinas Kebudayaan Yerry Suparna, Kepala Biro Ekonomi Herry Herianto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Firdaus, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tagor Napitupulu, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Haryono.
Editor: Yudha
