BATAMTODAY.COM, Bintan - Dari 75 persen capaian janji politik yang diselaraskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bintan, salah satu yang belum terlaksanakan adalah pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Karena saat diusulkan ada kendala, terkait kewenangan di mana saat itu kewenangan ada di Pemerintah Provinsi.

"Saat kami masuk atau jadi Bupati Bintan, kewenangan ada di provinsi sehingga rencana tersebut harus sedikit menunggu," ungkap Bupati Bintan, Apri Sujadi, Senin (18/2/2019).

Apri menyampaikan terkait kebutuhan BLK di Bintan, memang menjadi salah satu kebutuhan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana hal itu menjadi salah stau janji politik saat melakukan kampanye sebelum terpilih dan dilantik menjadi Bupati Bintan.

Namun menurutnya, pada tahun 2019 ini untuk pembangunan BLK di Bintan akan segera terjawab. Karena pada tahun ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ada di Bintan, dengan demikian kebutuhan masyarakat Bintan tersebut, akan lebih cepat untuk direalisasikan.

"Dengan Disnaker sudah berdiri sendiri di Bintan, diharapkan bisa segera direalisasikannya pembangunan BLK," imbuhnya.

Selain itu, pelabuhan bongkar muat yang ada di Desa Teluksasah dan kapal cepat atau fery jalur Kijang Batam, juga menjadi perioritas Pemkab Bintan. Untuk pembangunan pelabuhan bongkar muat Teluksasah Pemkab Bintan terus berkoordinasi dengan provinsi dan instansi terkait.

Sementara untuk Pelabuhan Kijang, walau pun belum ada kapal cepat atau operator yang mau beroperasi untuk jalur Kijang Batam. Namun pelabuhannya akan segera direnovasi, karena itu adalah sarana untuk warga Bintan yang berada di sejumlah pulau yang akan datang ke Bintan dan sebaliknya.

Editor: Gokli