BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang- Sejumlah program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2018 di sejumlah Kabupaten dan Kota, telah selesai dilaksanakan.
Agar bisa dipergunakan oleh masyarakat, saat ini hanya tinggal dilakukan peresmiannya. Hal itu dikatakan Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Aris Fhariandi, dalam Rapat Rutin Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 di Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/1/2019).
Dalam kesempatan itu, Aris juga menjabarkan akumulasi data target realisasi kerja baik secara keuangan maupun fisik dari masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Sejumlah proyek yang sudah siap itu, seperti di daerqah Batam telah dilakukan pembangunan masjid, semenisasi lapangan parkir, saluran drainase dan pagar di Mako Brimob.
"Sedangkan di Tanjungpinang, terdapat proyek penataan Bundaran Dompak, gedung wanita, gedung HMI, pengembangan pelabuhan pelantar II, dermaga dan fasilitas parkir becak di Pulau Penyengat," ujarnya.
Di Kabupaten Lingga tambahnya, telah siap dilaksanakan pembangunan pelabuhan Pulau Berhala, peresmian Kantor SDKP Lingga dan tambatan perahu di Senayang. Untuk Kabupaten Karimun telah dibangun proyek Kantor SDKP, revitalisasi Pasar Tebing dan PLTS terpusat.
Selanjutnya, di Kabupaten Natuna dilakukan proyek peningkatan Jalan Bukit Leman-Transbatubi dan Pelabuhan Penagi. Kabupaten Anambas dilakukan peningkatan Jalan Temburun-Pasir Peti.
"Semuanya sudah siap dilakukan. tinggal saat ini menunggu untuk diresmikan," tambahnya dalam rapat yang dihadiri Gubernur dan Wwakil Gubernur Kepri tersebut.
Ditambahkan, untuk progres lelang Tahun 2019 sebanyak 76 paket yang saat ini diinventarisir. Dari jumlah tersebut, terdapat 6 paket yang telah masuk ke ULP dan 2 paket telah selesai dilelang. "Sedangkan sisanya, masih dalam tahap proses," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Barenlitbang Naharuddin, juga menyampaikan bahwa laporan keterangan pertangungjawaban tahun 2018 yang harus segera dipersiapkan. Untuk itu dirinya meminta pada semua Kepala OPD, untuk segera menugaskan pejabat terkait ikut menghadiri rapat persiapan tersebut.
Nahar melanjutkan, kementerian dan lembaga juga akan melakukan Rapat Koordinator dan Rapat Teknis bersama Provinsi. Ini menjadi momen penting bagi daerah untuk hadir, agar setiap usulan program pembangunan dapat masuk sistem e-Planning pusat.
"Jangan sampai kita lewatkan karena semua telah masuk ke dalam sistem. Kita tidak akan dilayani lagi meskipun menggunakan surat, maka harus dimanfaatkan dengan baik,” ujar Nahar.
Editor: Chandra
