BATAMTODAY.COM, Batam - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam perlu untuk berbenah, khususnya di bidang administrasi. Ini demi mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat Batam.
Buruknya administrasi RSUD Embung Fatimah tak hanya mengenai laporan keuangan, di mana dalam audit BPK ditemukan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan negara sebanyak RP2 miliar. Namun, buruknnya administrasi rumah sakit itu juga berdampak mandeknya tagihan klaim asurasi kesehatan kepada BPJS.
Hal ini diakui Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepri dan Jambi, Siswandi. Mennurutnya, pihaknya tidak bisa mencairkan tagihan RSUD Embung Fatimah lantaran syarat administrasi untuk klaim yang diajukan sangat buruk, kurang lengkap dan bermasalah.
"Kalau persyaratan administrasinya lengkap pasti akan kami bayar. Untuk itu pihak rumah sakit harus memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya," ujar Siswandi usai melakukan rapat dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian di RSUD Embung Fatimah di RSUD Embung Fatimah, Rabu (16/8/2017).
RSUD Embung Fatimah, kata Siswandi memang ada tunggakan klaim dari BPJS sebesar Rp5 miliar. Pihak BPJS siap membayar asalkan persyaratan administrasi untuk klaim BPJS tidak bermasalah. "Apapun alasannya kalau administrasi tak lengkap tak bisa dicairkan," tegas Siswandi.
Siswandi juga menyebutkan salah satu kekurangan atau berkas yang bermasalah dan klaim tagihan BPJS, yakni dokter yang tidak memiliki SIP atau SIPnya telah mati.
"Itu salah satunya. Yang kita akomodir adalah tagihan dari dokter yang legal. Nah kalau tak ada SIP berarti ilegal kan. Jika semua syarat lengkap ya pasti dicairkan kok," kata Siswandi lagi.
Untuk itu kepada manajemen RSUD, Siswandi berharap agar melengkapi administrasi sebagai persyaratan klaim tagihan mereka. Jika persyaratan lengkap, maka tagihan itu akan dicairkan sekalipun bertahap.
"Padahal rumah sakit ini sudah mendapatkan tipe A, malu kita kalau begini," sindir Siswandi, singkat.
Editor: Gokli
