BATAMTODAY.COM, Batam - Warga Sei Nayon, Kecamatan Bengkong, Kota Batam meminta kepada DPRD agar turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan lahan dengan pihak PT Harmoni Mas dan PT KAMMY.
Permintaan warga tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di ruang rapat pimpinan DPRD kota Batam, Senin (26/12/2022).
Sejumlah keluhan, hingga masukan terkait permasalahan tumpang tindih lahan ini digelar dengan suasana sedikit memanas. Mengingat, dalam RDPU tersebut perwakilan perusahaan serta utusan Badan Pengusahaan (BP) Batam diketahui tak hadir. Walhasil, polemik tumpang tindih lahan ini tidak bisa diuraikan.
"RDPU ini sudah kita undur hampir 1 jam lamanya. Namun, pihak PT Harmoni Mas, PT Kimmy dan BP Batam tidak hadir. Walhasil, kita tidak bisa mendapatkan kepastian dan menguraikan permasalahan ini," ujar Nuryanto.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, pada dasarnya DPRD Batam hanya menjembatani atau memediasi antara warga yang bermasalah dengan pihak perusahaan dan BP Batam terkait lahan ini.
"Mengingat DPRD Batam tidak berdiri di satu pihak saja, namun harus di dua sisi ataupun tidak berpihak sama sekali. Namun kami dari DPRD Batam tetap konsisten dan fokus untuk memasilitasi warga untuk bisa bertemu dengan institusi terkait. Sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan," tegasnya.
Ditambahkan Nuryanto, meminta kepada pihak yang mengalokasian lahan dalam hal ini Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk benar-benar memeriksa, menelisik hingga mengecek terlebih dahulu atas alokasi lahan yang diberikan kepada pengusaha dan investor.
"Seharusnya, BP Batam dalam memberikan alokasi lahan kepada pengusaha dan investor harus betul-betul mengecek terlebih dahulu atas alokasi lahan yang akan diberikan. Apakah sudah clear dan clean apa belum," jelas Pria yang akrab disapa Cak Nur ini.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai meminta kepada unsur Pemerintahan yang diberikan tugas dan wewenang agar tidak menunjukkan keberpihaknnya kepada institusi atau perusahaan terterntu. Namun juga harus dipikirkan nasib masyarakat.
"Saya meminta unsur-unsur terkait harus memikirkan nasib masyarakat juga. Mengingat warga yang menjadi korban," pinta Lik Khai
Pada kesempatan tersebut, warga pun menyampaikan beragam harapan agar semua tuntutan yang disebutkan bisa terealisasi.
"Harapannya adalah, kita melaksanakan semua perjanjian yang telah disepakti bersama dengan seadil-adilnya. Dan kami tidak anti dengan penggusuran. Akan tetapi jalankan dulu kesepakatan yang ada, dan laksanakan kewajibannya maka kami siap untuk digusur," terang salah satu tokoh masyarakat Sei Nayon.
Pihaknya pun memandang, apa yang diharapkan warga sepertinya tidak akan terealisasi ketika melihat kondisi yang ada di lapangan. Sama halnya dengan RDPU kali ini, ketidak hadiran kedua perusahaan dan BP Batam, terkesan ada indikasi tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan.
"Kami seperti diintimidasi dan dibodoh-bodohi, dan permasalahaan ini lebih kepada pemasalahan di BP Batam. Karena ada proses pengukuran yang berulang-ulang dengan hasil yang berbeda," terangnya.
Editor: Yudha
