BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan segera mengaktifkan Satgas Labuh Jangkar yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu. Menyusul, kewenangan pengelolaan labuh jangkar sudah diberikan Kementerian Perhubungan kepada Pemprov Kepri untuk beberapa titik dan termasuk pengelolaan non labuh jangkar.
"Beberapa titik labuh jangkar Perairan Kepri sudah diberikan Pemerintah Pusat ke kita, termasuk non labuh jangkarnya. Nah, Satgas yang sudah kita bentuk segera diaktifkan," ungkap Gubernur Ansar Ahmad, usai menghadiri Rakorwil PKS di Wisma PIH Batam Center, Sabtu (12/3/2022).
Dikatakan Gubernur Ansar, dengan adanya Satgas Labuh Jangkar ini, nantinya tidak semua instansi bisa lagi naik ke atas kapal. Memang, diakuinya beberapa instansi memiliki kewenangan mengetahui labuh jangkar.
"Pemprov Kepri akan tetap koordinasi dengan instansi terkait. Tetapi dengan Satgas ini lebih terkordinir. Ini untuk memberikan kepastian hukum kepada agen dan para pemilik kapal," jelasnya.
Diharapkan Gubernur Ansar, pengelolaan labuh jangkar di Perairan Kepri dan bisnis yang terkait dengan hal itu, bisa dioptimalkan. "Pengelolaanya harus kita optimalkan, agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat Kepri," ujar dia.
Lanjut Ansar, Pemprov Kepri juga akan membantuk Satgas Pengawasan Pelabuhan. Satgas ini akan melakukan pengawasan termasuk pada pelabuhan tidak resmi.
"Kita akan minimalisir kegiatan-kegiatan ilegal di pelabuhan, termasuk penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI)," tandasnya.
Editor: Gokli
