BATAMTODAY.COM, Bintan - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan, Rabu (23/2/2022).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Ansar Ahmad yang didampingi Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan; Wakil Ketua DPRD Kepri, Hj Dewi Kumalasari Ansar; Ketua DPRD Bintan, Agus Wibowo; jajaran pimpinan FKPD Bintan, jajaran OPD Provinsi Kepri, serta jajaran OPD Bintan dan unsur terkait lainnya.
Selain pembukaan Musrembang, Gubernur Ansar Ahmad juga berkesempatan meluncurkan Aplikasi Tenaga Kerja Silancar yang disejalankan dengan Rembug Stunting Kabupaten Bintan Tahun 2022.
Gubernur Ansar menuturkan, target Pemerintah Provinsi Kepri, untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan pada tahun 2022 setidaknya bisa tumbuh di angka 3% hingga 5% lebih. Selain itu, pada tahun 2022 ini, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan mengucurkan alokasi pagu anggaran pembangunan di Kabupaten Bintan sebesar Rp 64 miliar di berbagai bidang.
"Hal ini dapat menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan Bintan ke depan, dengan tetap mengacu pada indikator pembangunan nasional, di mana target pertumbuhan ekonomi di Bintan sendiri diharapkan dapat tumbuh di angka 3 - 5 % di tahun 2022 ini," katanya.
Sementara itu, Plt Bupati Roby Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Bintan saat ini melihat pertumbuhan ekonomi yang positif. Di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,13 poin menjadi 74,57 poin dengan kategori tinggi.
Sisi lain untuk kepercayaan dunia usaha di Kabupaten Bintan juga terus terjaga, dengan realisasi investasi mencapai Rp 22,2 triliun. Pemerintah Kabupaten Bintan juga mengharapkan agar ke depannya Provinsi Kepri dapat kembali reaktivasi program dana sharing 2 banding 1 kepada Pemerintahan Kabupaten Bintan sehingga banyak program kemasyarakatan yang nantinya bisa kembali terwujud.
"Untuk tahun 2023 nanti, sebagai tahun rebound bagi ekonomi Kabupaten Bintan untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Tidak kalah pentingnya, saat ini Kabupaten Bintan tidak dapat lagi menganggarkan kegiatan perikanan laut dan kewenangannya sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi, oleh karenanya kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk kiranya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat nelayan Bintan dalam upaya peningkatan produksi perikanan laut," tutupnya.
Editor: Gokli
