BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad menemui Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (27/12/2021).
Namun karena Menkes sedang tidak berada di rempat, Gubernur Kepri yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kepri M Bisri, Kepala Biro Pemerintahan M Darwin dan Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Hasan, diterima Dirjen Pencegana dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, Dr dr Maxi Rein Rondonuwu.
Dirjen P2P Kemenkes RI dalam kesempatan ini didampingi Kepala Pusat Data dan Infornasi, dr Anas M Aruf, Plt Direktur SKK dr Prima Yosephine, Koordinator Surveilans Imran dan Koordinator Karkes Endang.
Kehadiran Gubernur Ansar dan rombongan ini tak lain untuk mengkoordinasikan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19.
Gubernur Ansar meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri. Hal ini menurut Gubernur sangat penting untuk diperhatikan, karena jika PMI yang terkonfirmasi Covid-19 juga dimasukkan dalam data terkonfirmasi masyarakat Kepri, maka akan berpengaruh dengan perkembangan data Covid di Kepri.
Selanjutnya akan berdampak pada penilaian levelisasi dan sebagainya. "Kita hanya ingin data PMI yang terkonfirmasi dan data masyarakat Kepri yang terkonfirmasi dipisahkan, itu saja. Ke depan pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus. Biarpun ini kebijakan Pemerintah Pusat, namun jalur yang dipakai adalah wilayah Kepri. Oleh sebab itu, kita koordinasikan masalah ini agar ada pemisahan data di Kemenkes. Kita sepakat penanganan PMI ini berjalan lancar dan keamanan serta kesehatan masyarakat Kepri juga terjamin," ujar Gubernur usai dari Kantor Kemenkes RI, demikian dikutip laman Humas Kepri.
Gubernur Ansar menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi. Dan saat ini Pemprov Kepri sedang gencar melakukan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di seluruh Kepri.
Hal ini juga bagian upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi. Sehingga, Gubernur berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.
"Kita sangat yakin Pemerintah Pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat," ujar Ansar.
Dalam pertemuan ini, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, dr Achmad Yurianto mengapresiasi atas kinerja seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Kepri karena telah menunjukkan kekompakan dengan sinergi serta kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanganan PMI, bahkan dalam hal lainnya juga menunjukkan kekompakannya.
Pihak Kemenkes juga berjanji akan segera memisahkan data PMI yang berada di pintu masuk di Kepri. Bahkan juga akan dipisahkan dalam penangan PMI baik yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan dan tempat pemulangan PMI lainya.
"Data PMI ini akan segera kita pisahkan. Kami juga mengapresiasi atas kekompakan stakeholder yang ada di Kepri selama ini. Tidak hanya di Kepri, untuk pemulangan PMI di Jakarta, Kalimantan, Surabaya dan lainnya juga akan kita pisahkan," kata Dirjen P2P Kemenkes RI dalam kesempatan ini.
Editor: Gokli
