Oleh Putu Prawira
PEMERINTAH resmi memperpanjang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 25 Juli 2021. Masyarakat diminta untuk tertib dan selalu waspada, terutama terhadap kelompok kepentingan yang selalu mempolitisasi kebijakan tersebut.
Pernahkah Anda menghitung sudah berapa lama pandemi berlangsung? Selama lebih dari setahun ini, rasanya sudah lama sekali. Untuk mengatasi agar situasi yang tidak nyaman ini berlangsung lebih panjang, maka pemerintah memberlakukan PPKM darurat, setelah sebelumnya ada PSBB dan new normal.
Akan tetapi, masalah pelik terjadi lagi saat pandemi, ketika PPKM darurat diperpanjang dan ada pro kontra di masyarakat. Seharusnya semua orang sadar dan cooling down serta menyadari betapa positifnya perpanjangan program ini. Namun yang terjadi malah keramaian dan ancaman politisasi PPKM darurat.
Politisi Arif Puoyono meminta agar jangan ada bullying dan politisasi PPKM darurat, karena masyarakat sudah enek. Tidak usah ada debat kusir dan protes kepada pemerintah. Keadaan sudah berat dan seharusnya semua orang membantu penanggulangan corona, minimal dengan berdoa.
Ketika ada politisasi maka akan kacau-balau karena semua pihak saling menyalahkan. Saat ada yang memaki pemerintah maka akan berpengaruh ke lingkungan terdekatnya dan mereka akan terprovokasi.
Akibatnya situasi makin panas. Padahal menghadapi pandemi saja sudah memusingkan, ini masih ditambah dengan provokasi yang bisa berujung jeruji, ketika ada yang membuat status di media sosial dan terjerat UU ITE.
Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh politisasi PPKM darurat karena bisa dimanfaatkan oleh oposisi, yang akan membuat demo dengan memanfaatkan keadaan. Padahal unjuk rasa di masa pandemi dilarang keras karena dikhawatirkan membuat klaster corona baru.
Dariapada politisasi PPKM darurat maka sebaiknya berdamai dengan keadaan. Kita memang seharusnya saling mendukung saat pandemi, misalnya dengan berdonasi, atau minimal membantu tetangga yang sedang isolasi mandiri dengan memberikan makanan siap santap. Kalau punya tabung oksigen bisa dipinjamkan ke pasien corona atau disewakan dengan harga terjangkau.
Kita juga bisa mensosialisasikan protokol kesehatan di media sosial, karena saat ini aturannya sudah 10M bukan 5M lagi. Dengan mempromosikan poin-poin pada protokol yang baru, maka followers bisa paham dan menerapkannya dengan baik. Sehingga makin banyak yang sadar akan cara untuk mencegah penyebaran corona.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penanganan corona dan PPKM jangan dipolitisasi. Lebih baik bekerja sama dan tetap menjaga kekompakan. Dalam artian, memang lebih baik bersatu daripada bercera-berai akibat politisasi.
Bayangkan ketika banyak yang terpengaruh oleh politisasi PPKM darurat maka mereka akan mengadakan aksi protes. Bisa jadi mereka melanggar penyekatan dengan sengaja, menolak pakai masker, dan menolak vaksinasi. Semua dilakukan karena kecewa terhadap kebijakan PPKM darurat.
Padahal program ini dibuat demi keselamatan rakyat dan pemerintah tidak akan pernah menjerumuskan warganya sendiri. Bayangkan jika tidak ada PPKM darurat, maka mobilitas massa akan sangat tinggi dan mengakibatkan lonjakan pasien covid yang gila-gilaan, yang bisa berujung pada kematian massal. Sungguh situasi yang mengerikan.
Lebih baik jaga kekompakan dengan bersatu lawan corona dan memakai masker bersama-sama, daripada menolak PPKM darurat karena provokasi para oknum. Saat mengalami cobaan bukankah lebih baik bersatu-padu daripada bercerai-berai?
Politisasi PPKM darurat memang ada tetapi masyarakat diminta untuk jangan sampai terpengaruh olehnya. Percuma untuk saling menyalahkan karena tidak akan ada gunanya. Lebih baik kita bersatu dalam melawan corona dan memperbanyak program donasi, agar masyarakat yang terdampak pandemi terselamatkan.*
Penulis adalah pengamat sosial politik
