BATAMTODAY.COM, Bintan - Kisruh di internal hingga adanya pungutan liar (Pungli) di lingkup Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) atau Syahbandar Tanjunguban, menjadi perhatian berbagai pihak.
Mayoritas menyuarakan agar perosalan yang terjadi di Kantor Syahbandar Tanjunguban itu segera diperbaiki Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jika tidak, dikhawatirkan bakal berdampak buruk bagi pelayanan masyarakat.
Tokoh masyarakat Bintan, M Idha yang juga Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan, menguku sangat prihatin melihat kondisi yang terjadi saat di Syahbandar Tanjunguban. Sebab, baru pertama kali sejak UPP Tanjunguban berdiri.
"Berpuluh-puluh tahun kehadiran Syahbandar di Tanjunguban, baru kali ini terjadi kisruh. Apalagi berurusan dengan penegak hukum, atas dugaan adanya pungutan liar dan permasalahan lainnya, yang diduga dampak dari kebijakan Kepala UPP Tanjunguban, M Adi Wanadi," ungkap M Idha kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (23/4/2021).
Dengan kondisi seperti itu, kata dia, kepemimpinan M Adi Wanadi ada yang kurang pas, sehingga menimbulkan pro kontra di internal Syahbandar dan di tengah masyarakat.
"Kalau hal ini terus berlanjut, jelas akan berdampak buruk baik kinerja petugas Syahbandar dan mitra kerjanya seperti agen dan pihak lainnya," ujar dia.
Adapun sederer persoalan di Syahbandar Tanjunguban yang menjadi perhatian publik saat ini, seperti kisruh diintern hingga terjadinya pemecatan honorer, mushola diubah jadi ruang arsip, mobil dinas BP 1192 B kerap diganti jadi plat hitam, hingga adanya Pungli pada kegiatan padat karya.
"Kita berharap agar Kementerian Perhubungan RI, mengambil sikap. Apalagi dari hasil gelar perkara terkait dugaan Pungli dan dinyatakan sudah ada pelanggaran oleh Polres Bintan dan sudah diserahkan ke APIP serta Kemenhub RI untuk pemeriksaan lebih lanjut, agar segera memberikan sanksi," katanya.
Masih kata M Idha, masyarakat juga mempertanyakan kinerja Syahbandar terkait aktivitas di lingkungan Pertamina Tanjunguban, Kawasan Insdustri Bintan (Lobam), Kawasan Pariwisata Lagoi (KPL) dan sekitarnya.
Untuk Tanjunguban sendiri, selain banyaknya pelabuhan tidak resmi, aktivitas di dermaga Pertamina, seperti dermaga JT 3 Pertamina Tanjunguban, salah satunya besaran dan pola pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Karena dalam hal ini ada pemasukan negara, karena keterkaitannya dengan para agen sangat kental. Maka perlu menjadi perhatian dari penegak hukum, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tegasnya.
Editor: Gokli
