BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh Forkopimda tingkatkan pengawasan kegiatan ekspor-impor legal dan ilegal.
Ditemui saat peresmian platfrom Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang digelar di lantai 3 gedung BP Batam, Luhut menegaskan seluruh Forkopimda harus bersinergi untuk menyukseskan platftom BLE ini.
Sinergritas antar Forkompinda tersebut, lanjut Luhut, menjadi peran penting dalam menyukseskan platfrom BLE ini agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menghambat proses investasi, maupun proses ekspor-impor di Kota Batam.
"Pak Dirjen BC, jangan sampai ada anak buahmu lagi yang main, saya minta jangan ada yang main-main lagi di sini, Kapolda dan Danrem juga harus memantau. Jangan ada yang pungut sana sini," kata Luhut di dalam kata sambutannya, Kamis (18/3/2021).
Ditegaskannya, di BLE ini tidak akan ada lagi yang bisa main-main di lapangan. Segala proses perizinan, jenis barang bahkan administrasi sudah tertera jelas di dalam platfrom tersebut.
Tidak hanya itu, Luhut juga berpesan, ke depan setiap Forkopimda harus bekerja sebagai tim dalam melaksanakan pengawasan penyebaran barang ilegal. "Saya sampaikan bahwa platfrom BLE ini harus betul-betul dijalanlan. Saya harapkan semua dapat berkordinasi dan semua harus satu, mau itu TNI, Polri ataupun Bea dan Cukai. Kalau kita sebagai tim, tidak akan ada yang mau mengganggu kita," tegasnya.
Di waktu yang bersamaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan alasannya munculnya BLE. Mulai dari banyak pelabuhan, Bandara hingga pergudangan. Namun demikian, belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien.
Selain itu, belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan dan transportasi juga menjadi salah satu kendala. "Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan daya saing investasi Indonesia dan diperlukan sebuah fasilitasi yang bisa meningkatkan kecepatan dalam proses logistik end to end," kata Sri Mulyani.
Sistem BLE yang mudah, murah, nyaman, aman, lanjut Sri Mulyani akan memberikan kepastian usaha di Kota Batam, Kepulauan Riau.
"Dari sisi pemerintahan, BLE ini memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan secara langsung. Mulai dari validitas dan akurasi data serta menghilangkan redudansi dan duplikasi data. Sementara di sisi pelaku usaha, juga memiliki manfaat. Di antaranya meningkatkan kecepatan pelayanan sehingga bisa menurunkan biaya dalam pengurusan ekspor-impor yang mendukung investasi," ujarnya.
Ditegaskannya, yang terpenting adalah bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya, sekaligus memberikan transparansi investasi di Batam.
"Jadi hal ini memiliki keuntungan dari dua sisi. Di mana ini semua ditujukan untuk kemajuan daerah dan khususnya Indonesia," tutupnya.
Editor: Gokli