BATAMTODAY.COM, Bintan - Kabag Perbatasan Setda Bintan, Hasan, mewakili Bupati Bintan menghadiri rapat koordinasi dampak dan penanggulangan pencemaran laut sebagai dampak pemcemaran minyak hitam (sludge) di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dengan Kementerian Polhukam RI di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
"Ketika kita berbicara Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), sudah pasti kita berbicara kawasan perbatasan negara, hal ini sesuai Perpres 78/2008 dan kepres No 6/2017," katanya.
Dijelaskannya, dimensi pembangunan kawasan perbatasan negara ada 2 aspek. Pertama Aspek Pengelolaan Batas Negara tentang Kedaulatan Negara atau Kewibawaan negara terkait pencemaran itu terjadi di Laut Teritorial RI maupun di ZEE. Pemkab Bintan tidak memiliki kewenangan terkait perairan, karena perairan laut 0-12 mil adalah kewenangan Pemprov dan 12 mil ke atas urusan pusat.
Kedua, Aspek Pengelolan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pemerintah pusat lebih menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan Lungkungan Hidup.
Sebelumnya, Bupati Bintan Apri Sujadi mengapresiasikan atensi Menteri Polhukam RI atas tanggapan surat yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, dan langsung ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.
Terkait permasalahan pencemaran limbah minyak hitam yang terjadi setiap tahunnya di kawasan pariwsata Kabupaten Bintan, khususnya beberapa zona pesisir pantai, yakni pantai Lagoi, pantai Sakera, pantai Pengudang Berakit dan pantai Trikora Gunung Kijang.
Dalam kesempatan tersebut, Kabag perbatasan Setda Bintan, Hasan menyampaikan, dampak pencemaran laut minyak hitam ini sangat serius. Yaitu, pertama, telah menurunkan PAD KAB Bintan khususnya sektor pariwsata hampir setiap tahun nya sebelum pandemi Covid 19 krn memang Bintan berharap besar pad dari sektor ini.
Kedua, menurunnya sektor budidaya perikanan khususnya budidaya ikan hidup melalui keramba dan kelong yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi pendapatan nelayan dan bbrp dampak budidaya nelayan lainnya.
Ketiga, rusaknya hutan mangrove sebagai destinasi wisata dan daya tarik wisata di Bintan dan merusaknya ekosistem mangrove serta ekosistem di dalamnya dan nelayan juga mengais rezeki di kawasan mangrove seperti kerang2 an dan kepiting.
Keempat, menanggapi keluhan pelaku usaha wisata dan nelayan dan warga pesisir atas pencemaran ini terutama kelompok nelayan dan organisasi nelayan untuk bisa mendapatkan solusi pencegahan nya. Dan kita lakukan koordinasi secara inten bersama pelaku usaha pariwisata.
Bupati Bintan juga menyampaikan Pemkab Bintan bersama Forkominda Bintan saat ini juga tengah berjibaku dan berkonsentrasi melakukan pemulihan ekonomi masy akibat pandemi covid-19 dan dampaknya sangat luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Rakor yang dipimpinan langsung oleh Deputi Bidang Pertahanan Keamanan Kemenpolhukam RI, Mayjen Rudianto didampingi oleh Asdep koordinasi kawasan perbatasan, PPKT dan Tata ruang Pertahanan Brigjend Yazid Sulistiana dan Kabid tata tuang pertahanan negara Kolonel Sugeng.
Semua permaslahan yang dibahas ini akan segera dibawa ke tingkat menteri terkait dari kesimpulan rapat koordinasi ini.
Editor: Dardani
