BATAMTODAY.COM, Bintan - Munculnya permasalahan di UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan hendaknya menjadikan dasar bagi inspektorat untuk melakukan kroscek serta melakukan penyelidikan secara menyeluruh, terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari negara tersebut.
"Ada yang aneh, seperti UPK PNPM Serikuala Lobam, aktivitas seperti pinjam pinjam masih berjalan, namun ketua UPK bisa ngomong UPK yang dipimpinnya kolaps. Hal seperti ini, jelas harus perlu dicermati secara bersama, karena ini baru untuk di satu kecamatan, mengingat di Bintan terdiri dari 10 kecamatan," ujar tokoh masyarakat Bintan, Andi Masdar Paranrengi kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Senin (13/5/2019).
Andi mengatakan, munculnya bahasa kolaps dari pengurus PNPM tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena untuk menyatakan usaha kolaps atau bangkrut jelas tidak bisa diklaim sepihak, apalagi oleh pengurusnya sendiri.
Berkaca untuk pola simpan pinjam yang dilakukan oleh UPK PNPM Serikuala Lobam, berupa pinjaman untuk pengembangan usaha. Terlepas benar atau tidaknya, uang yang dipinjam oleh anggota kelompok, untuk pengembangan usaha anggota, jelas ada hitung-hitungan. Sebelum cairnya pinjaman melalui beberapa tahapan verifikasi.
"Apapun alasannya, jelas sah-sah saja yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya menjadi tugas pihak yang berwenang pula melakukan penyelidikan terhadap seluruh kinerja dan pengelolaan keuangan UPK PNPM di Bintan," harapnya.
Diberitakan sebelumnya, adanya riak-riak hingga ada salah seorang anggota kelompok yang mempertanyakan pola verifikasi dan pencairan pinjaman pada UPK PNPM Sekilo Berseri, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan.
Diduga hanya sebatas pintu masuknya, terkait permasalahan dan pengelolaan dalam intern PNPM tersebut, bagaimana tidak dapat diketahui walau pun organisasi PNPM yang mengelola anggaran sekitar Rp 2 miliar itu, dikabarkan sudah koleps sejak dua tahun lalu.
Ketua UPK PNPM Sekilo Berseri, Afrizon kepada BATAMTODAY.COM, melalui pesan whatshap, Kamis (9/5/2019) malam, mengatakan, terkait adanya, anggota salahsatu kelompok yang mempertanyakan pola verifikasi terhadap usaha dalam menentukan besar pinjaman. Menurutnya, yang bersangkutan sudah misah dengan anggota kelompoknya, permasalahan lainnya karena yang bersangkutan sering terlambat untuk pembayaran tiap bulannya.
Ditanya besarnya anggaran yang dikelola oleh UPK PNPM Sekilo Berseri, Afrizon menyampaikan anggaran yang dikelola sekitar Rp 2 miliar. Namun, yang sebelumnya PNPM justru sering ada kegiatan berupa bakti sosial (baksos), dia juga menyampaikan hal tersebut terjadi karena sejak dua tahun belakangan PNPM ini, mengalami kolap atau bangkrut.
"Anggaran sekitar Rp 2 miliar, karen dua tahun belakang ini kita kolep, jadi untuk dana baksos tidak ada," ungkapnya.
Menanggapi kolap alias bangkrutnya PNPM Sekilo Berseri, tokoh pemuda Serikula Lobam, M Dragon menyampaikan rasa prihatinnya, terkait pengelolaan uang dari negara yang terkesan terlalu gampang menyampaikan kata kolep atau bangkrut.
" Seharusnya, tidak segampang itu, menyampaikan kalau PNPM kolep, apa sampai saat ini masih terus berjalan. Walau mulai terjadinya kisruh antar anggota kelompok yang menjadi pertanda bahwa organisasi sudah tidak lagi solid," imbuhnya.
Terkait terjadi kolep atau bangkrut yang disampaikan oleh ketua PNPM Sekilo Berseri, perlu dikaji lebih mendalam. Apakah muncul kata kolep tersebut, pertanda kepanikan atau memang sudah diaudit oleh badan atau pihak berwenang. Tentunya itu yang disampaikan secara rinci oleh pengurus PNPM yang berkantor di jalan Indunsuri Tanjunguban.
Diberitakan sebelumnya, pola verifikasi dan pencairan pinjaman untuk pengembangam usaha bagi anggota kelompok, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan, kecamatan Serikuala Lobam, Bintan, yang sudah berjalan selama ini dipertanyakan!.
Anggota Kelompok Merak Pisang II kelurahan Tenjungpermai, Venti, kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (9/5/2019), menceritakan kekecewaan terhadap perilaku pengurus UPK Sekilo Berseri di Kecamatan Serikuala Lobam. Ia menilai UPK tersebut tidak adil dalam memverifikasi dan mencairkan pinjaman yang diajukan anggota kelompok.
"Kalau verifikasi dilakukan di gedung Serbaguna Tanjungpermai, sayang saat pemberitahuan besarnya pinjaman dari hasil verifikasi, justru melalui pesan whatshap (wa)," kata Venti.
Namun apa alasan memberikan besarnya pinjaman jauh daripada yang diajukan, justru pengurus terkesan menghindar untuk memberikan penjelasan secara rinci. Bahkan, saat menolak mendapatkan pinjaman yang dianggap jauh dari yang diajukan, pengurus kelompok pun langsung mengeluarkan dari keanggotaan.
"Mulai dari proses, hingga penetapan besarnya jumlah pinjaman harus dikroscek, jangan sampai terkesan tebang pilih terhadap anggota. Karena bukan rahasia umum, justru sebagian anggota yang mendapatkan pinjaman untuk pengembangan usaha, justru tidak memiliki usaha," ungkapnya.
Permasalahan ini muncul saat pencairan pinjaman pada tahun 2019 ini. Dirinya mengajukan pinjaman sebesar Rp 12 juta dan disetujui sebesar Rp 4 juta. Ditanya kenapa hal tersebut sangat jauh dari yang diharapkan, salah satu alasan yang disampaikan karena tidak kompak dengan grup. Sehingga dia dikeluarkan dari gruop setelah tidak mau menerima pinjaman. Parahnya dikeluarkan dari gruop pun langsung disetujui pihak lurah setempat.
Editor: Yudha
