BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menegaskan, pelibatan anak-anak dalam kampanye pemilu selama ini tidak diatur secara tegas dalam politik Indonesia. Karena itu, UU harusnya mengatur secara tegas, berikut sanksi bagi peserta pe sanksi yang diterapkan bagi peserta pemilu.
"Banyaknya pelibatan dalam kampanye pemilu selama ini akibat anak belum menjadi isu mainstream politik Indonesia. Sehingga aturannya garus tegas dan jelas sanksi yang diterapkan," tegas Amali saat Forum Legislasi tentang ''UU Pemilu soal PKPU Larangan Pelibatan Penyalahgunaan Anak saat Kampanye' di Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Karena itu, dia menyarankan partai peserta pemilu menyediakan tempat bagi anak yang dibawa oleh orang tuanya saat kampanye. Seperti penitipan dengan fasilitas pengamanan dan lain-lain.
"Penyelenggara kampanye harus bisa menyediakan tempat untuk anak yang ikut dengan orang tuanya saat kampanye. Karena orang tua selalu beralasan klasik, yaitu tidak ada yang jaga di rumah," ujarnya.
Selain itu sanksinya harus tegas bagi partai politik yang terbukti sengaja mengerahkan anak-anak dalam kampanye.
"Jadi, sebaiknya aturan pemilu itu menekankan perlindungan anak dalam materi debat kandidat untuk menimbulkan kesadaran tentang anak," ungkapnya.
Zainuddin berharap KPAI secara reguler mengumumkan partai mana yang melanggar, harus berani.
"Itu penting diumumkan agar berpengaruh terhadap masyarakat soal partai itu, sehingga partai juga memiliki kesadaran terhadap anak-anak," kata Zainuddin.
Golkar, kata Zainuddin, akan mendukung dan mengupayakan yang menjadi tugas Komisi II DPR terkait pemilu. Khususnya pengaturan terkait pelarangan anak ikut kampanye.
"Maka, bagaimana peserta kampanye tidak melibatkan anak itu harus diatur," pungkasnya.
Sedangkan Ketua Perludem Titi Anggraini menegaskan, penyadaran berpolitik kepada anak tak selalu melalui kampanye terbuka di tempat umum, karena masih banyak format kampanye yang lebih ramah anak.
Misalnya melalui media sosial, iklan, debat publik yang edukatif dan pengetahuan lainnya, yang sesuai dengan anak-anak. “Jadi, menyadarkan politik pada anak-anak itu tidak selalu melalui kampanye terbuka,” kata Direktur Eksekutif Perludem itu.
Menurut Jasra Putra, Komisioner KPA yang juga Koordinator Nasional Posko Nasional Pilkada mengatakan, saat ini terdapat 80 jutaan anak atau sepertiga dari penduduk Indonesia, dari jumlah tersebut sebanyak 10 juta anak terlibat dalam Pilkada 2018.
"Mereka ini harus dilindungi dari kepentingan politik praktis," kata Jasra.
Untuk itu dia berharap Komisi II DPR bisa membuat regulasi yang komprehensif khusus anak ini. Kalau tidak, bisa diatur melalui PKPU atau peraturan Bawaslu.
"Ini penting. Sebab, ketika anak terlibat politik praktis sepertti dalam pilkada DKI, begitu yang didukung kalah, maka anak itu dibullying, dikerjain. Jadi, kita harus berpikir dampak pra pilkada dan pasca pilkada terhadap anak-anak," pungkasnya.
Editor: Surya
