BATAMTODAY.COM, Batam - Didera tumpang tindih kewenangan bertahun-tahun, dan semakin parah dalam kurun waktu 2016 hingga saat ini, perekonomian Batam semakin terpuruk dan pertumbuhan ekonomi juga "terjun bebas". Menghadapi masalah itu, Komisi VI DPR RI akan membuat Panitia Khusus (Pansus).

Hal itu terungkap dalam rapat terbuka antara tim dari parlemen itu dan unsur FKDP (Forum Komunkasi Pimpinan Daerah) Provinsi Kepri di Batam, Kamis (20/4/2017).

Rapat yang dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wali Kota Batam Muhhamad Rudi serta kalangan pengusaha itu,membahas nasib Batam saat ini. Akibat terus menerus "didera" dualisme pemerintahan. Sayangnya, rapat itu tidak dihadiri unsur dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Rapat terbuka ini tersebut membahas permasalahan dan solusi pembangunan di Pulau Batam. Terutama, untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan sengketa kewenangan.

Bowo Sidik Pangarso, anggota Komisi VI DPR-RI mengungkapkan, sebagai jawaban atas keluhan kalangan pebisnis dan masyarakat di Batam itu, Komisi VI memutuskan akan membentuk Pansus.

"Kami menyadari bertahun-tahun persoalan tersebut belum selesai, solusi yang paling pas dalam hal ini adalah pembentukan Pansus, kita ingin minimal jangan ada lagi dualisme di Batam ini, kita ingin regulasi diperbaiki," ujar Bowo Sidik Pangarso.

Sementara itu, Ketua Kadin Kepri Maaruf Maulana mengatakan, berbagai persoalan yang selama ini terjadi di Batam diungkapkan dalam pembahasan tersebut, terlebih dari golongan pengusaha. "Kami korban, kami minta komisi VI (DPR-RI) mempercepat, kami Kadin sudah tidak tahan lagi," ujar Maaruf Maulana, Kamis (20/4/2017).

Edito: Dardani