BATAMTODAY.COM, Jakarta - Surat telegram Kapolri ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021, yang salah satunya melarang media menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, perlu direvisi.

"Kami berharap STR ini direvisi, khususnya poin-poin yang kontroversial membatasi kebebasan pers serta yang menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik agar dicabut," kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4/2021).

Pada dasarnya, Poengky memahami maksud dari surat yang ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan. Di antaranya untuk menjaga prinsip presumption of innocent, melindungi korban kasus kekerasan seksual, dan melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan.

"Serta ada pula untuk melindungi materi penyidikan agar tidak terganggu dengan potensi trial by the press," jelasnya.

Namun demikian, ia tak menutup mata perintah tersebut akan menuai pro dan kontra. Salah satunya pada poin pertama tentang larangan meliput tindakan kekerasan dan arogansi polisi.

"Batasan kepada jurnalis untuk meliput tindakan kekerasan atau arogansi anggota Polri itu yang saya anggap membatasi kebebasan pers, serta akuntabilitas dan transparansi kepada publik," tandasnya.

Sumber: RMOL
Editor: Dardani