BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah mengingatkan dengan tegas kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia, bahwa tidak boleh ada foto kepala daerah di bungkus Bansos Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat.
Tapi ternyata, peringatan Mendagri itu bertolak belakang dengan yang terjadi di Kota Batam. Karena, beberapa kali pelaksanaan pembagian Bansos Covid-19, selalu terdapat flayer yang mencantumkan foto Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan wakilnya, Amsakar Achmad.
Seperti yang terjadi pada saat bantuan sembako Covid-19 Kota Batam tahap I dan II. Dalam penyalurannya kepada masyarakat, setiap tim pembagian sembaku turut memberikan stiker bergambarkan Rudi dan Amsakar dan difoto.
Bahkan, ada juga yang direkam dan divideonya beredar di medsos yang berisi ucapan terimakasih kepada Walikota Batam, H. Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam.
"Terimakasih bapak Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad," tegas masyarakat dalam beberapa video yang beredar luas itu.
Selain itu, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sudah berlangsung selama III kali ini juga tidak luput dari gambar-gambar Rudi dan Amsakar. Padahal bantuan-bantuan ini merupakan anggaran dari Pemerintah Pusat yang di salurkan kepada setiap Pemda.
Salah seorang masyarakat Kota Batam membenarkan pemaksaan pengambilan foto tersebut. Sebut saja Julian, ia mengaku dipaksa foto dengan memegang stiker Bansos Covid-19 Pemko Batam. Tidak ketinggalan dirinya juga harus memegang stiker Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.
"Kalau bantuan dari Pemko Batam kemarin harus difoto, 2 kali bantuan dari Pemko Batam itu ada stiker foto pak Rudi dan pak Amsakar. Untuk yang bantuan dari Provinsi Kepri tidak ada stiker," kata Julian, Sabtu (1/8/2020).
Hal ini sangat disayangkan, karena Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah menegaskan, bantuan sosial dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemda tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan politik petahana.
"Jadi ini ada Pilkada, kalau saya berpendapat bantuan sosial tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain," tegas Tito di Jakarta, Kamis (30/7/2020).
Sementara itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi menemukan 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk warga. Kasus-kasus ini tersebar di 20 wilayah polda di Tanah Air.
"Data yang kami himpun dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah mengompulir informasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dana bansos warga terdampak COVID-19 di seluruh jajaran polda seluruh Indonesia. Data yang diterima terdapat 102 kasus di 20 polda," kata Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).
Editor: Surya
