BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dinas Perhubungan Provinsi Kepri belum pernah keluarkan izin atau rekomendasi untuk jetty atau pelabuhan untuk kegiatan pertambangan biji bauksit kepada PT Telaga Bintan Jaya (TBJ), yang sudah beberapa bulan beroperasi di Desa Langkap, Cukas dan Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga.
"Dari Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, belum pernah keluarkan izin atau rekomendasi untuk jetty kepada PT TBJ," ungkap Aziz Kasim, Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kepri, kepada BATAMTODAY.COM, Senin (1/6/2020).
Sementara, dari informasi yang diterima BATAMTODAY.COM di lapangan, bahwa pihak DPRD Lingga bersama Pemkab Lingga justru sudah melakukan sidak ke lokasi pertambangan di Singkep Barat.
Namun sayang, Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashirudin yang coba dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait informasi sidak ke lapangan dan hasil atau rekomendasinya, hingga berita ini dibuat belum memberikan jawaban.
Diberitakan sebelumnya, kelengkapan dokumen pertambangan bauksit hingga melakukan ekspor ke luar negeri oleh PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) di Kabupaten Lingga, yang disorot publik mulai terungkap.
Salah satunya mengenai rekomendasi pemanfaatan bibir pantai untuk pelabuhan atau jetty yang digunakan PT TBJ saat ini, ternyata belum keluar dari Dinas PUPR Lingga.
Hal ini dibenarkan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Lingga, Fiza saat dikonfirmasi BATAMTODAY.COM, Sabtu (30/5/2020). "Catatan kami (Dinas PUPR) belum ada menerbitkan, surat rekomendasi pemanfatan bibir pantai untuk jetty PT TBJ," ungkapnya.
Sementara itu, warga di Kabupaten Lingga menyampaikan, bahwa PT TBJ sudah berulang kali melakukan ekspor biji bauksit ke luar negeri dari pertambangan yang dilakukan di Langkap, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, yang juga disebut telah melebar ke Desa Maruk Tua.
Tak hanya itu, warga yang meminta namanya tak dipublikasi lagi-lagi menyampaikan, PT TBJ dengan segala aktivitas ekspornya belum juga menyelesaikan pembangunan smelter.
"Bahkan yang terlihat hanya untuk rencana pembuatan where house. Pun baru dilakukan pengalian tanah yang dimungkinankan untuk tapak. Namun untui pembangunan smelter sendiri, sama sekali belum terlihat sedikit pun wujud dari rencana di lapangan. Tentunya, hal ini berbeda dengan batas waktu, melakukan ekspor hanya tinggal sekitar satu bulan lebih," ungkap sumber kepada BATAMTODAY.COM.
Editor: Yudha
