BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk kezaliman di tengah kesulitan rakyat menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Menurut dia, keputusan tersebut tidak bijaksana.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan kembali iuran BPJS yang akan berlaku Juli 2020.

Keputusan ini diambil tak lama setelah Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan Jokowi mulai Januari lalu.

"Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat," kata Din kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Jum'at (15/5/2020).

Din berpendapat menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat ini semakin menambah kesusahan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi dapat menarik kembali keputusannya.

"Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial," tuturnya.

"Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berhutang kepada rumah sakit. Ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat," ujarnya lagi.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha