BATAMTODAY.COM, Batam - Beragam reaksi bermunculan akibat rencana pemerintah melebur Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemerintah Kota Batam. Sejumlah kalangan menilai kebijakan pemerintah pusat itu menimbulkan gejolak bagi dunia usaha dan investasi di Batam, yang saat ini menunjukkan pertumbuhan.
Salah satunya seperti disampaikan Ketua Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam, Osman Hasyim. Ia menilai rencana ini berpotensi akan menimbulkan gejolak dan kesimpangsiuran.
Pola seperti ini, kata Osman, pernah terjadi di zaman sebelum kepemimpinan Mustafa Widjaja sebagai Kepala BP Batam.
"Secara pribadi, saya kurang yakin BP Batam akan lebih baik kedepannya nanti, dengan keputusan menjadikan Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Wali Kota Batam," kata Osman, Selasa (18/12/2018).
"Di bawah menteri saja sulit melakukan lobi, apalagi menyangkut anggaran. BP Batam kan masih defisit. Dimana sumber-sumber yang mau digali, kalau lobi-lobinya tak kuat. Wali kota mesti melobi menteri dan jenjang-jenjang lainnya," tambahnya.
Mestinya, menurut Osman, kewenangan atau kebijakan di BP Batam harus diperkuat. Bukan sebaliknya, menempatkan BP Batam di bawah wali kota.
"Kalau ingin menghilangkan dualisme, sebenarnya peraturan pemerintahnya yang dibuat. Peraturan itu yang mengatur tugas dan wewenang keduanya. Bukan mengubah BP Batam," kata Osman.
Editor: Yudha
