BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan media yang menjunjung tinggi pluralisme, kesetaraan gender, dan perlindungan bagi jurnalis perempuan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, dalam Sidang Biro Intergovernmental Council of International Programme for the Development of Communication (IPDC) ke-69 yang digelar di Paris, Kamis (19/6/2025).
"Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, adalah mantan jurnalis perempuan yang sangat memahami pentingnya isu perlindungan jurnalis, khususnya perempuan. Hal ini menjadi salah satu prioritas kami di forum global," ujar Fifi di hadapan delegasi IPDC UNESCO, demikian dikutip laman Komdigi.
Sebagai Wakil Ketua IPDC Regional IV Asia-Pasifik untuk periode 2023-2027, Indonesia memegang peran strategis dalam mendorong agenda komunikasi dan informasi yang lebih inklusif, adil, dan aman bagi semua pelaku media, khususnya dari negara berkembang.
Dalam sidang tersebut, Indonesia menjalankan tugasnya dengan meninjau dan mengevaluasi sebanyak 89 proposal proyek dari berbagai negara, yang diajukan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari IPDC UNESCO. Fifi menyebut, satu proposal tambahan dari Mauritius juga turut diproses.
"Kami telah menyelesaikan tinjauan atas 89 proposal proyek yang masuk ke Sekretariat IPDC pada 18 Mei 2025, termasuk satu usulan susulan dari Mauritius," jelasnya.
Salah satu fokus utama evaluasi adalah memastikan proyek-proyek yang diajukan mencerminkan prinsip keberagaman media dan menjamin keselamatan kerja bagi jurnalis, khususnya perempuan dan mereka yang berasal dari komunitas adat.
"Indonesia berkepentingan untuk menyuarakan pandangan kritis terhadap proyek pembangunan media yang akan menerima dana IPDC, agar sejalan dengan misi perlindungan dan keadilan media global," tegas Fifi.
Ia menambahkan, peran aktif Indonesia di IPDC bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan cerminan dari komitmen konkret dalam membangun ekosistem media yang lebih inklusif dan berdaya. "Keterlibatan Indonesia di IPDC UNESCO menunjukkan kepemimpinan dan komitmen kami untuk memastikan suara negara berkembang didengar, serta mendorong penguatan pluralisme dan kesetaraan gender di sektor media," ungkapnya.
Sidang IPDC ke-69 ini dinilai sebagai momentum strategis untuk mengawal transparansi serta efektivitas alokasi dana bantuan media oleh UNESCO pada tahun 2025, termasuk dampaknya terhadap penguatan demokrasi dan kebebasan pers secara global.
Editor: Gokli
