BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperluas kerja sama internasional yang berdampak langsung bagi kelompok rentan di pasar kerja.
Dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Swiss di sela Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 yang berlangsung di Gedung PBB Jenewa, Indonesia menegaskan komitmen memperkuat sinergi untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi penyandang disabilitas, generasi muda, serta pekerja di sektor energi terbarukan.
Delegasi teknis Indonesia dipimpin oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri; bersama Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Fahrurozi; Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Agatha Widianawati; dan Sekretaris Ditjen Binapenta dan PPK, Eva Trisiana. Dari pihak Swiss, hadir Kepala Direktorat Ketenagakerjaan SECO, Jerome Cosandey, beserta jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama bilateral yang bukan hanya sebatas dialog kebijakan, tetapi juga menghasilkan program nyata yang menjangkau masyarakat paling membutuhkan.
"Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini memberi dampak langsung, terutama bagi penyandang disabilitas yang masih menghadapi banyak hambatan di dunia kerja," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, di Jenewa, Rabu (11/6/2025), demikian dikutip laman Kemnaker.
Tiga fokus utama yang disampaikan Indonesia sebagai prioritas bersama dalam kerja sama tersebut adalah:
- Peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
- Penguatan sistem pemagangan nasional bagi generasi muda; dan
- Pengembangan keterampilan tenaga kerja di sektor energi terbarukan atau green jobs.
Selain itu, Indonesia juga mengusulkan penguatan digitalisasi layanan ketenagakerjaan publik secara inklusif. Usulan tersebut meliputi peningkatan kapasitas petugas antar kerja, sistem pembayaran upah digital, serta perluasan akses keuangan bagi wirausaha muda yang dibina Kemnaker.
Salah satu bentuk nyata kerja sama adalah proyek Renewable Energy Skills Development (RESD) yang telah berjalan sejak 2020 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Aceh, Ambon, Lombok Timur, dan Ternate. Program ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang energi surya, hidro, dan hybrid untuk mendukung transisi energi serta pengurangan emisi karbon Indonesia.
Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait peralatan pelatihan dan pendanaan keberlanjutan. Karena itu, Indonesia berharap dukungan Pemerintah Swiss untuk kelanjutan fase kedua agar manfaat program tidak terhenti.
Menaker Yassierli juga menyatakan ketertarikan Indonesia terhadap sistem pemagangan Swiss yang dinilai berhasil menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Sistem ini dipandang relevan untuk diadopsi karena menitikberatkan pada pendekatan budaya dan partisipasi keluarga.
Kedua negara juga tengah menjajaki kemitraan antar lembaga vokasi, khususnya di bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI), guna mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia menghadapi era transformasi digital global.
Sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral ini, Indonesia dan Swiss akan menggelar Labour Tripartite Dialogue ke-5 pada 21-24 Oktober 2025 di Bern, Swiss. Forum ini akan mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari kedua negara untuk menyusun Roadmap Kerja Sama 2025-2026 serta rencana aksi konkret yang terukur.
"Kami percaya, kerja sama bilateral ini adalah instrumen strategis untuk membangun ketenagakerjaan yang lebih adil, adaptif, dan inklusif --sejalan dengan arah pembangunan nasional," tegas Yassierli.
Editor: Gokli
