BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen bersama dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUUF) di wilayah perbatasan laut kedua negara.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) ke-24 yang digelar di Jakarta, Senin (6/5/2025). Forum tahunan ini menjadi wadah strategis untuk membahas capaian pengawasan perikanan pada 2024 sekaligus menyusun rencana kerja tahun 2025, dengan fokus pada penguatan patroli, pertukaran data, dan peningkatan kapasitas pengawas perikanan.
"Selama tahun lalu, kami telah melaksanakan patroli terkoordinasi, kampanye informasi publik, serta pelatihan sumber daya pengawasan. Tahun ini, seluruh program itu akan dilanjutkan dan diperkuat," ujar Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dalam siaran pers KKP, Kamis (8/5/2025).
Menurut Pung, kerja sama antara Indonesia dan Australia memiliki arti penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, terutama di perairan perbatasan kedua negara yang rawan praktik IUUF.
Sementara itu, Commander Troy Van Tienhoven, Ketua Delegasi Australia yang juga Chief of Operation Maritime Border Command, menilai kemitraan yang telah berjalan sejak 2007 ini telah menunjukkan dampak positif dalam mengatasi isu perikanan lintas batas. "Selama hampir dua dekade, kerja sama ini telah membantu menyelesaikan berbagai tantangan dalam pengawasan perikanan. Oleh karena itu, kolaborasi ini perlu terus ditingkatkan," kata Troy, dalam sambutannya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Australia, termasuk CEO Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Operation Commander Australian Border Force (ABF), serta Direktur Intelijen Maritime Border Command (MBC). Dari pihak Indonesia, hadir perwakilan Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap, dan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia akan terus memperkuat pengawasan laut dan mendorong penerapan praktik perikanan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda Ekonomi Biru. "Kerja sama seperti ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang tangguh dan memastikan sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab," tegas Menteri Trenggono.
Melalui forum IAFSF ke-24, kedua negara berkomitmen memperkuat sinergi lintas batas demi menjaga ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang.
Editor: Gokli
