BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer, khususnya Puskesmas. Langkah ini bertujuan memperkuat deteksi dini serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr Maria Endang Sumiwi, menyebutkan alat kesehatan seperti ultrasonografi (USG), elektrokardiografi (EKG), hematology analyzer, dan chemistry analyzer menjadi kebutuhan utama Puskesmas.
Selain itu, alat diagnostik seperti urine analyzer, PoCT HbA1C, dan Tes Cepat Molekuler (TCM) juga belum tersedia secara merata di seluruh fasilitas kesehatan primer. "Fasilitas skrining di Puskesmas harus ditingkatkan agar peran mereka dalam menjaga kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal," ujar Maria Endang, Selasa (26/11/2024), demikian dikutip laman Kemenkes.
Sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer, Kemenkes memperkenalkan pendekatan berbasis klaster sesuai siklus hidup melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP). Sistem ini membagi layanan Puskesmas menjadi lima klaster utama, yakni:
- Klaster Manajemen,
- Klaster Ibu dan Anak,
- Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia,
- Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan,
- Klaster Lintas Klaster.
Dengan pendekatan ini, setiap klaster dikelola oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kelompok sasarannya. "Sistem klaster memungkinkan pelayanan yang lebih terintegrasi dan komprehensif, sehingga setiap siklus hidup masyarakat dapat dilayani dengan optimal," jelas Maria Endang.
Transformasi layanan primer juga didukung oleh proyek Strengthening of Primary Health Care (SOPHI) yang fokus pada perawatan primer. Proyek ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan pelayanan kesehatan, meningkatkan fungsi preventif, dan memberikan layanan kuratif yang hemat biaya.
"Kemenkes menargetkan pemenuhan set alat kesehatan untuk 10.234 Puskesmas, 25.826 Puskesmas Pembantu (Pustu), dan 304.420 Posyandu pada periode 2024-2028," ujar Maria Endang.
Pada batch pertama, 6.236 Puskesmas di 35 provinsi akan menerima set alat kesehatan ini. Selain alat kesehatan, kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) juga akan dipenuhi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, memastikan kelancaran layanan diagnostik dan perawatan.
Dengan integrasi layanan berbasis siklus hidup, paradigma pelayanan di Puskesmas berubah dari fokus berbasis program menjadi fokus pada kebutuhan individu. "Pelayanan berbasis siklus hidup menciptakan pengelolaan yang terorganisir sesuai kelompok usia dan kebutuhan kesehatan, sehingga layanan lebih efektif," tambah Maria Endang.
Melalui langkah ini, Kemenkes berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer di seluruh Indonesia. Dukungan dari proyek SOPHI, sistem klaster, serta pemenuhan alat kesehatan diharapkan mampu memperkuat fungsi preventif dan kuratif Puskesmas, Pustu, dan Posyandu.
"Dengan transformasi ini, kami optimis Puskesmas akan menjadi tulang punggung layanan kesehatan masyarakat yang andal, efektif, dan terintegrasi," pungkas Maria Endang.
Editor: Gokli
