BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak sejumlah tokoh lintas agama menyamakan persepsi soal politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Hal itu dipandang perlu untuk mitigasi Pemilu. "Perlu persamaan makna politisasi SARA dan politik identitas sebagai mitigasi bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan," kata anggota Bawaslu, Lolly Suhenty di Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Penyamaan persepsi itu berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pencegahan politisasi SARA.

Lolly berharap, diskusi tersebut menghasilkan persamaan definisi guna membantu Bawaslu membuat strategi menangkal politisasi SARA dan politik identitas.

Menurut Lolly, penyamaan persepsi dengan tokoh lintas agama menjadi momentum Bawaslu untuk menguatkan sisi pencegahan.

"Upaya memastikan kualitas demokrasi kita makin baik, tentu dilihat dari seberapa kuat melakukan pencegahan dan menindak jika ada pelanggaran," ujarnya.

Anggota Bawaslu lainnya, Totok Hariyono mengungkapkan, pihaknya lebih mengedepankan pencegahan dalam menanggulangi politisasi SARA dan politik identitas.

"Kami lakukan pencegahan terlebih dahulu baru penindakan. Itu bagian dari konsep pemilu gotong royong," kata dia.

Dalam diskusi yang diadakan Bawaslu, beberapa perwakilan organisasi lintas agama yang hadir antara lain dari Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Presidium Konfederasi Waligereja Indonesia (KWI), Dewan Rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Editor: Surya