BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini berpendapat bahwa sampah tidak hanya masalah nasional, tetapi juga global. Maka dari itu penting untuk merumuskan perihal pengelolaan sampah dan lingkungan. Menurutnya untuk mengelola sampah secara tepat harus menggunakan kebijakan yang komprehensif.
Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat menjadi narasumber Dialektika Demokrasi yang bertajuk 'Menyoal Kebijakan Pelabelan Kemasan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan' di Media Center DPR/MPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).
"Harus ada kebijakan yang komprehensif, kalau kita benar-benar punya komitmen yang tinggi untuk pengeloaan sampah," ujar Anggia.
Ia pun memberikan contoh dalam hal pengangkutan sampah, yang tidak disertai dengan cara yang benar, antara sampah medis, organik, dan palstik tercampur saat diangkut dalam satu truk.
"Kita kadang ketawa ya, kan ada pemilahan sampah tuh, sampah organik, sampah plastik, sampah kesehatan, dipisah di kantong dan tong yang berbeda. Tapi ngankutnya bareng-bareng, tercampur lagi dalam satu wadah. Sama aja bohong, karena tercampur dalam satu truk," ungkap Anggia.
Sementara Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menyinggung soal kandungan BPA atau Bisfenol-A pada kemasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), kandungan ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan.
Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mengatur pelabelan pada kemasan makanan. Dengan tujuan, menjadi informasi penting bagi masyarakat dan tercipta persaingan industri yang sehat.
Darul Siska mengatakan saat ini Komisi IX belum membahas kebijakan pelabelan Bisfenol-A (BPA) pada galon dengan BPOM.
Ia menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPOM terkait potensi bahaya bahan kimia Bisphenol A (BPA) kepada kesehatan dan keselamatan masyarakat.
"Secara spesifik, saya jujur mengatakan Komisi IX belum mendiskusikan dengan Badan POM," kataya.
Sedangkan hli Polimer dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Ahmad Zainal yang hadir secara virtual memberikan tanggapan soalpermasalahan sampah dan pengolahannya.
Ia mengaku memiliki terobosan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang sudah diterapkan di Kabupaten Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau.
Karea itu, ahli polimer ini berharap pemerintah membuat kebijakan yang tepat sasaran dan komprehensif.
Aktivis lingkungan dari Divers Clean Action, Swietania Puspa Lestari menambahkan, bahwa pengolahan sampah belum maksimal di daerah terpencil dan menjadi masalah lingkungan laut.
Ia berharap agar permasalahan ini diselesaikan dari hulunya, terutama mencegah kemasan sekali pakai.
Editor: Surya
