BATAMTODAY.COM, Karimun - Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Balai Karimun melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan di ruang sidang cempaka PN Karimun, Selasa (5/3/2019)

Ketua PN Tanjungbalai Karimun Joko Dwiatmoko mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi dan peraturan Menteri Pan dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

"Pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Karimun sebagai dari kesungguhan institusi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang memiliki komitmen dalam mencegah terjadinya korupsi. Hal ini merupakan salah satu formula yang tepat untuk mewujudkan badan peradilan yang agung," kata Joko.

Dia meminta semua pihak agar pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun dapat mendukung sepenuhnya agar tujuan yang ingin capai dapat tercipta.

"Untuk program WBK dan WBBM ini kita akan melakukan penyempurnaan fasilitas yang ada terutama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kita maksimalkan lagi. Jadi, semua pelayanan masyarakat dilayani melalui PTSP. Disamping itu, juga ada indeks kepuasan masyarakat, karena dengan begitu menjadi pemacu kami dalam menuju WBK dan WBBM," terangnya.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karimun. Maka dengan ini, sama-sama didukung agar terwujud WBK dan WBBM.

"Dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi tentunya perlu didukung semua pihak. Dalam pembangunan zona integritas ini kita harapkan dapat menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Maka, kita dukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan," katanya.

Editor: Chandra