BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa program pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga tahun 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan agar dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, menjelaskan KNMP dirancang sebagai inisiatif berkelanjutan yang menciptakan dampak jangka panjang bagi nelayan dan pembudidaya.
"KNMP ini bukan hanya proyek pembangunan, tetapi ikhtiar bersama untuk menghadirkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujar Doni dalam talkshow Morning Sea di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Menurut Doni, hingga kini KKP telah menerima sebanyak 910 proposal dari berbagai daerah yang mengusulkan wilayahnya sebagai lokasi pembangunan KNMP. Proposal-proposal tersebut tengah ditelaah secara komprehensif, meliputi potensi sumber daya, keterlibatan masyarakat, serta kejelasan status lahan.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, mengungkapkan pada tahap awal program tahun 2025, KKP menargetkan pembangunan di 100 kampung yang telah memenuhi syarat. Sementara 1.000 kampung lainnya akan dikembangkan secara bertahap hingga 2027.
"Dari survei yang kami lakukan, banyak daerah yang sebenarnya potensial, namun terkendala status lahan yang belum jelas. Ini menjadi perhatian kami karena tidak mungkin pembangunan dilakukan di atas lahan tanpa kejelasan kepemilikan," jelas Trian.
Ia menambahkan, pembangunan KNMP tidak hanya dilakukan di kawasan pesisir, tetapi juga mencakup kampung-kampung budidaya yang mayoritas warganya bekerja sebagai pembudidaya ikan dan rumput laut. Dalam implementasinya, koperasi akan dilibatkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Trian juga menekankan bahwa keberhasilan program KNMP sangat bergantung pada pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekadar pembangunan fisik. KKP telah menyiapkan strategi berupa pendampingan sosial dan rekayasa masyarakat agar seluruh rantai usaha --mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran-- berjalan terpadu dalam satu ekosistem kampung.
"Yang kami bangun adalah sistem yang mampu membuat masyarakat mandiri, sehingga mereka tidak hanya menerima manfaat jangka pendek. Peran penyuluh perikanan juga sangat penting dalam proses ini," tuturnya.
KKP akan mengerahkan ribuan penyuluh perikanan untuk mendampingi warga di lokasi-lokasi KNMP, guna memastikan program berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Program KNMP mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan datang dari PT Pertamina Patra Niaga yang menyatakan kesiapannya membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kampung-kampung yang ditetapkan sebagai lokasi KNMP.
"Jika memang dibutuhkan, kami siap membangun SPBN di kawasan KNMP. Namun tentu harus sesuai ketentuan, termasuk jaminan bahwa koperasi atau badan usaha yang menjalankan SPBN itu layak secara ekonomi agar bisa berkelanjutan," ungkap VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra, Eko Ricky Susanto.
Sementara itu, Carno, perwakilan nelayan dari Desa Cikiruhwetan, Kabupaten Pandeglang, mengapresiasi program KNMP yang dinilai bisa menjadi solusi atas persoalan abrasi dan sulitnya akses bahan bakar bersubsidi bagi nelayan.
"Kami berharap program ini bisa membantu mengatasi abrasi dan memperlancar distribusi BBM subsidi, khususnya untuk kapal di atas 10 GT. Kami mendukung penuh dan akan mensosialisasikannya ke nelayan lain," ujar Carno.
Melalui KNMP, KKP berharap dapat membangun kampung nelayan yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga kuat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan berkelanjutan ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan sektor kelautan yang inklusif dan mandiri.
Editor: Gokli
