BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar untuk program subsidi silang biaya SPP bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyatakan kebijakan ini diambil sebagai bentuk solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang kerap kewalahan menghadapi lonjakan jumlah pendaftar.
"Setiap tahun, sekolah negeri mengalami kelebihan kapasitas. Ruang kelas yang idealnya diisi 28 siswa untuk SD dan 32 siswa untuk SMP, kini diisi hingga 40 sampai 46 siswa," ujar Tri saat ditemui pada Senin (9/6/2025).
Menurut Tri, program subsidi silang ini dirancang untuk mengarahkan siswa yang gagal lolos dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, tanpa terbebani biaya.
"Pemerintah akan menanggung Rp300 ribu per bulan untuk jenjang SD dan Rp400 ribu per bulan untuk SMP. Bantuan diberikan selama enam bulan di tahun ajaran 2025," jelasnya.
Syarat Penerima dan Mekanisme Program
Adapun program ini menargetkan total 2.440 siswa SD dan 1.430 siswa SMP. Namun, hanya siswa yang memenuhi syarat tertentu yang berhak menerima bantuan. Kriteria tersebut mencakup siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tercatat sebagai penerima program bantuan pemerintah lainnya.
"Harus ada bukti resmi, seperti kepemilikan kartu penerima bantuan sosial," tegas Tri Wahyu.
Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap finalisasi bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nantinya, ketentuan pelaksanaannya akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwako). "Kami berharap program ini bisa menjadi stimulus agar orangtua tidak ragu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, sehingga tekanan pada daya tampung sekolah negeri bisa berkurang," tambahnya.
Kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satu orangtua calon siswa, Wineke, mengapresiasi langkah pemerintah daerah. "Ini solusi yang bagus. Harapannya benar-benar tepat sasaran dan menyentuh keluarga yang membutuhkan," katanya.
Proses SPMB di Kota Batam sendiri saat ini masih berlangsung secara daring melalui aplikasi resmi milik pemerintah daerah. Sistem ini diharapkan mampu menyaring pendaftaran secara transparan dan efisien.
Dengan program ini, Pemkot Batam menunjukkan komitmennya dalam memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi keluarga prasejahtera yang selama ini kesulitan bersaing dalam seleksi sekolah negeri yang terbatas.
Editor: Gokli
