BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi publik oleh badan publik negara.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menyatakan sebagai regulator telah membuat kebijakan di bidang informasi dan komunikasi yang inklusif. Salah satunya dengan penyediaan akses informasi melalui info.go.id.
"Berupa rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang ramah Bagi Penyandang Disabilitas," ujarnya dalam sambutan pembuka Workshop Mewujudkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas, yang dibacakan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama dari Grand Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (11/05/2023), demikian dikutip laman Kominfo.
Penyusunan kebijakan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Kementerian Kominfo memiliki tanggungjawab untuk menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kebijakan yang bersifat inklusif ini diharapkan dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi," ungkap Direktur Hasyim Gautama.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo menjelaskan, keberadaan layanan informasi publik menjadi acuan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid, yang selain itu juga menjadi penyediaan informasi publik yang mudah diakses terutama bagi disabilitas.
"Tidak hanya mengakses informasi melalui internet, tetapi kita juga perlu meningkatkan melalui kemudahan tersebut dengan menginterasikan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik melalui aplikasi umum," ujarnya.
Aplikasi Umum
Saat ini Kementerian Kominfo tengah mengembangkan aplikasi umum layanan informasi publik nasional guna memudahkan penyandang disabilitas dalam mencari informasi publik. Direktur Hasyim Gautama mengungkapkan aplikasi ini nantinya terintegrasi melalui info.go.id yang dilengkapi dengan beragam fitur.
"Fiitur-fitur ini adalah komitmen dari Kominfo untuk memberikan akses informasi dan komunikasi publik yang ramah untuk penyandang disabilitas. Kominfo menyediakan akses tersebut di layanan informasi melalui info.go.id," ungkapnya.
Dalam aplikasi berbasis web itu ada fitur untuk memperbesar teks, memperkecil teks, kemudian juga ada suara, serta juga bisa mengatur rata kiri-rata kanan. "Fitur itu memudahkan bagi disleksia, dan juga untuk berbagai macam ragam dari disabilitas dan itu kita kenalkan dalam acara pagi ini," tutur Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo.
Menurut Direktur Hasyim Gautama, layanan komunikasi dan informasi publik yang inklusif dan mudah diakses merupakan hal yang krusial saat ini. Oleh karena itu, keberadaan layanan informasi publik menjadi acuan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid.
"Selain itu, juga menjadi penyediaan informasi publik yang mudah diakses. Oleh karena itu, Kominfo terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik oleh badan publik," tandasnya.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo mengharapkan keberadaan aplikasi umum ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membangun aplikasi sejenis.
"Sehingga dapat mengalokasikan sumber daya tersebut pada aspek lain yang membutuhkan," ungkapnya.
Workshop Mewujudkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas. Rangkaian acara Open Government Week 2023 itu ditujukan untuk berbagi pengalaman dalam pengembangan aplikasi layanan yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas. Workshop itu merupakan kolaborasi Kementerian Kominfo bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Open Government Indonesia, dan Suarise.
Editor: Gokli
