BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur H Ansar Ahmad membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2024 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Dompak, Kota Tanjungpinang pada Rabu (29/03/2023).
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kepri kali ini diselenggarakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
Untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengusung tema 'Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional'.
Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad, mengatakan melalui tema tersebut, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.
"Untuk pengoptimalan potensi perekonomian daerah akan kita tempuh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah," kata Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah akan dicapai dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan antar pulau dan pesisir. "Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama," lanjut Gubernur Ansar.
Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad juga mengulang kembali arahan Presiden Jokowi kepada Kepala Daerah terkait dengan Pengendalian Inflasi, Penurunan Kemiskinan Ekstrem ke 0% pada tahun 2024.
Fokus penurunan stunting, Memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024. "Saya mengajak kepada semua Bupati dan Walikota agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal di atas sebagai prioritas dalam perencanaan tahun 2024 mendatang," ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni yang mewakil Menteri Dalam Negeri menyebutkan pentingnya sinkronisasi tema RKP Nasional dan Daerah. Untuk tahun 2024, tema RKP Nasional adalah 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.
"Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional," terang Agus Fatoni.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Onny Noyorono yang hadir mewakili Kepala Bappenas memaparkan Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka panjang akan diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju.
"Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan enam strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia," jelas Onny.
Enam strategi yang dimaksud Onny adalah Kepri Talenta, Kepri Produktif dan Kreatif, Kepri Biru, Kepri Digital, Kepri Terintegrasi dan Inklusif, dan Kepri Kondusif.
Dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri juga dilakukan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kepada Kabupaten/Kota, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera lll.
Adapun Penerima Penghargaan PPD yaitu Terbaik l Kota Tanjungpinang, Terbaik ll Kabupaten Bintan, dan Terbaik llI Kabupaten Karimun. Untuk penerima IPKD yaitu Kabupaten Bintan dengan nilai 74,1676; Kabupaten Karimun dengan nilai 72,9901; Kabupaten Lingga dengan nilai 67,6489, Kota Tanjungpinang dengan nilai 65,6647; Kota Batam dengan nilai 65,3890; Kabupaten Natuna dengan nilai 60,7096 dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 59,1589.
Editor: Gokli
